Iluvmyclass’s Weblog

BAHAN TUGAS II.1

Posted on: September 6, 2008

http://student.ut.ac.id/file.php/780/modernisasi/Kemanusiaan_Teori_Modernisasi_dan_Dependensi_–_Kamis_5_April_2001.htm

>Kamis, 5 April 2001

http://student.ut.ac.id/file.php/780/modernisasi/modern_peternakan.doc

Kemanusiaan, Teori Modernisasi, dan Dependensi
Oleh Agus Haryadi

TEPAT ketika Eropa, dan negara-negara Barat pada umumnya, memutuskan untuk melakukan pembongkaran teologis dengan memulai sejarah kapitalisme lewat konsep the Calling (Beruf dalam bahasa Jerman), maka industrialisasi dan modernisasi menjadi gelombang pasang yang tak terhindarkan. Lahirnya kelas borjuasi baru, yang menurut Web-ber ahistoris, memperkuat tesis yang diyakininya dalam The Ethic Protestant and The Spirit of Capitalism, bahwa radikalisasi etika Protestan secara efektif telah menciptakan bangunan baru berupa suprastruktur masyarakat kapitalis modern.

Yang sepenuhnya dilandasi pada relasi sosial yang rasional, industry oriented, modern, efektif, efisien, dan kosmopolitan. Emile Durkheim menyebutnya dengan term masyarakat organik.

Di awal kelahirannya, industrialisasi telah menunjukkan gejala-gejala yang dapat mengancam ekuilibrium diversitas antarkelas dalam masyarakat. Lepasnya negara dari konstruksi sosial yang terdapat di dalam masyarakat, telah berhasil menciptakan pasar yang demikian bebas. Laissez Faire! Begitu kurang lebih yang diteriakkan mereka yang meyakini kapitalisme-liberal sebagai sumber pemecahan masalah antara negara dengan masyarakat dan aspek-aspek ekonominya. Negara hanya sekadar pelaku netral, di luar masyarakat, yang melegitimasi distribusi aset-aset kapital kepada mereka yang memiliki kemampuan mengelola.

Abad 18 menjadi saksi kekejaman betapa kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang sakit. Kesenjangan sosial yang tinggi antara pemilik modal dengan kaum buruh telah memberikan efek dehumanisasi terhadap kelas pekerja. Eksploitasi tenaga buruh secara kejam bersembunyi di balik slogan demokrasi dan modernitas. Kesejahteraan diabaikan. Pada era seperti inilah anak-anak zaman seperti Marx dan Engels lahir dan dibesarkan. Kesadaran revolusioner kelas pekerja telah membangkitkan semangat kaum buruh untuk merebut kembali hak-hak mereka yang sebelumnya tak didapatkan. Dan gelar manusia-manusia pemberontak pun disematkan secara sepihak di dada-dada kaum revolusioner oleh pemilik kapital yang diuntungkan oleh situasi status quo kapitalisme-liberal.

Untunglah kapitalisme segera menyadari diri. Kemunculan gagasan dasar neoliberal bersikeras menjembatani problema masyarakat dengan negara. Ide-ide yang muncul antara lain melalui gagasan Keynesian telah menggeser kebijakan ekonomi liberal menjadi statisme (state-isme)-bukan etatisme-yang mengarah pada menguatnya peran negara selaku penyelenggara kesejahteraan rakyat. Kapitalisme mereinkarnasikan dirinya dalam tampilan yang (sedikit) lebih humanis lewat neoliberalisme. Di batu ganjalan pertama ini, kapitalisme (untuk sementara?) lulus dari ujian tersebut. Namun, kita tak dapat secara tepat memastikan apakah kapitalisme akan berhasil lolos dalam ujian-ujian selanjutnya sebagaimana diyakini Francois Fukuyama yang dengan dramatis menyebutnya sebagai the end of history.

***

DALAM perkembangan selanjutnya, teori modernisasi diletakkan sebagai upaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal untuk diadopsi negara-negara Dunia Ketiga. Pendekatan pertama dimunculkan oleh Webber yang melihat variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan Dunia Ketiga. Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang meyakini kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi (the need for achievement) secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan.

Lewat modernisasi pulalah kemudian diperkenalkan tahap-tahap pembangunan politik maupun ekonomi sebagai gerak perubahan yang unilinear dan gradual. Di dalamnya terdapat pemahaman mengenai teori evolusi yang menganalogikan masyarakat sebagai makhluk organik, yang lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Demikian halnya dengan pembangunan politik, yang (telanjur) menjadikan Barat sebagai model puncak modernitas dalam tahap-tahap pembangunan.

Adopsi atas model pembangunan Barat di Dunia Ketiga yang mulai berlangsung pasca-Perang Dunia Kedua, telah memberikan warna tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Hingga hari ini, ternyata modernisasi tak kunjung mampu mengangkat martabat Dunia Ketiga sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Sebaliknya, eksploitasi transnasional yang muncul dalam wujud penanaman modal asing menggeser dan menggantikan bentuk kolonialisme yang semenjak lama dilakukan Barat terhadap Dunia Ketiga. Lewat isu HAM dan demokrasi, Barat memperlakukan Dunia Ketiga tak lebih dari sekadar anak didik yang bisa terus ditekan hingga melampaui batas titik normal. Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya kian terpuruk, bahkan Indonesia khususnya, hampir-hampir mencapai titik nadir kebangkrutan sebagai bangsa, yang dimulai semenjak satu dekade terakhir Orde Baru hingga hari ini.

Kesadaran Dunia Ketiga mulai muncul dipelopori negara-negara Amerika Latin. Prebisch, Gunder Frank, dan Cardoso, adalah tiga nama yang bertanggung jawab mempopulerkan semangat kemandirian Dunia Ketiga dalam menghadapi negara maju. Bagi mereka, tak ada jalan selain bahwa Dunia Ketiga harus dipaksa masuk dalam percaturan dinamika industri di tingkat dunia. Hal inilah yang menginspirasikan Indonesia dan sebagian besar negara Dunia Ketiga lainnya yang berdampak pada munculnya ideologi pembangunanisme di samping ideologi formal yang telah ada. Manusia tak ditempatkan sesuai dengan kemanusiaannya, melainkan tak lebih sebagai robot-robot pembangunan pelengkap instrumen kapitalisme berskala nasional.

Agak berbeda dari negara-negara kapitalisme Barat yang telah lebih dulu memasuki industrialisasi, Dunia Ketiga memiliki logikanya tersendiri dalam menciptakan masyarakat industri. Di Dunia Ketiga, kebijakan industri justru muncul sebagai inisiatif negara, bukan masyarakat. Bila di Eropa dan negara-negara Barat lainnya industrialisasi berdampak pada demokratisasi politik, maka sebaliknya, kondisi obyektif Indonesia dan Dunia Ketiga lainnya, pasca-industrialisasi justru menampilkan wajah lain berupa terbentuknya pemerintahan otoriter yang secara sepihak menempatkan pembangunan sebagai basis ideologi negara dengan membunuh dimensi humanitas masyarakat, dan sekadar menjadikannya sebagai obyek pembangunan.

Hingga akhir tahun 1983, se-iring dengan jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang membawa perekonomian Indonesia kian surut, tersadari bahwa ketika pembangunan telah diposisikan sebagai ideologi sesungguhnya pembangunan telah memberikan dampak berupa tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan bahkan, pada tingkat tertentu pembangunan telah berganti kelamin menjadi kekerasan itu sendiri.

***

PERTUMBUHAN ekonomi yang mendapatkan prioritas dari pemerintahan Orde Baru telah melepaskan manusia dari kemanusiaannya. Politik menjadi barang tabu bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang dibenarkan oleh pemerintah. Itu pun tak lepas dari bentuk-bentuk korporatisme negara. Ideologi selain Pancasila dan pembangunan menjadi barang haram yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan jiwa para penganutnya. Tak terhitung jumlah korban kemanusiaan yang harus jatuh atas nama pembangunan dan kepentingan nasional dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.

Sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, kebijakan yang dibuat pemerintahan Orde Baru secara oposisional berhadapan dengan dimensi lain dari kepentingan masyarakat. Pemerintah secara sistematis menjustifikasi kejahatan kemanusiaan atas nama pembangunan, dan menggusur rakyat dari rumahnya sendiri melalui stigmatisasi penghambat pembangunan. Derita yang diperoleh rakyat menemukan korelasi positifnya seiring dengan kian meningkatnya akselerasi pemerintah dalam mengkampanyekan ideologi pembangunan.

Di titik inilah kemudian terjadi diskoneksitas yang gamang antara kehendak pembangunan dengan ekspektasi kaum pekerja yang sesungguhnya menjadi core dalam proses pembangunan. Yang dengan posisinya semacam ini, seharusnya menjadi dominan dalam pembangunan ekonomi dan politik dalam melahirkan sebuah kebijakan.

Kegagalan modernisasi dan dependensi sebagai dua pendekatan teori pembangunan tentu mengindikasikan eksistensi variabel lain yang masih invisible untuk dicermati. Bahwa sesungguhnya pembangunan tak hanya sekadar melibatkan kerja-kerja otot yang ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Di sinilah pemahaman yang komprehensif akan kondisi obyektif suatu bangsa sangat dibutuhkan.

Mungkin benar apa yang dikatakan Hirschman, “Harus ada konfrontasi yang cukup lama antara manusia dengan situasi, sebelum sebuah kreativitas atau solusi lahir.” Ungkapan tersebut menarik, karena sejumlah varian yang mempengaruhi kondisi-kondisi obyektif suatu bangsa memang berbeda dari bangsa lainnya. Perbedaan itu pula yang akhirnya membawa dampak perbedaan dalam orientasi pembangunan di setiap negara. Yang menjadi penting dalam konteks ini adalah penghargaan atas situasi kultural yang secara subyektif menjadi penentu paling signifikan atas keberhasilan pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan, maka penghargaan atas kemanusiaan dijunjung tinggi. Dan sebaliknya, menempatkan manusia-manusia pembangunan dengan sebutan SDM (sumber daya manusia) harus segera dieliminasi, karena telah terjebak dengan menempatkan manusia sebagai faktor produksi yang tak berbeda dari faktor-faktor produksi lain yang tak memiliki “nilai kemanusiaan”.

Pembangunan yang dikampanyekan pemerintah tak seharusnya dimanifestasikan sebagai reduksionisme atas humanitas yang selayaknya dihormati. Pembangunan yang berorientasi kemanusiaan adalah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan dan kebebasan mengaktualisasikan diri sebagai variabel utama pembangunan. Dengan menghindari keterjebakan dari semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengejar setinggi-tingginya penanaman modal asing. Namun, bermuara pada tergadaikannya core kebangsaan melalui aliansi segitiga antara kelompok-kelompok feodal, birokrasi, dan kapitalisme internasional.

Semangat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, an sich, terbukti tak cukup mampu memenuhi kebutuhan substansial masyarakat. Bahkan pada tingkat tertentu, sebenarnya, masyarakat bersedia untuk hidup menempuh kesulitan di awal pembangunan. Asalkan hal yang sama juga dilakukan oleh elite-elite pemerintahan yang sewajarnya memberikan keteladanan politik. Tak masalah bagi rakyat untuk membangun perekonomian dari bawah, asal pemerataan dapat dilangsungkan.

Di samping itu, untuk menjawab terjadinya diskoneksitas antara ekspektasi publik dengan elite birokrasi pemerintahan, maka harus muncul semacam jaminan dari institusi negara untuk menjaga pranata bagi partisipasi yang otonom dari masyarakat. Negara mesti berbesar hati memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses artikulasi dan agregasi politik. Penciptaan korporatisme negara dalam berbagai wujudnya hanya akan mengkreasikan kembali dehumanisasi dalam wajahnya yang menyeramkan.

Indonesia harus secepatnya menemukan orientasi pembangunan dengan segala falsafah kemanusiaannya. Pembangunan yang melepaskan diri dari kemanusiaan, entah dalam perspektif modernisasi maupun dependensi, dapat dipastikan akan berakhir dengan kegagalan. Dependensi menginspirasikan keyakinan baru dalam manusia-manusia Dunia Ketiga, bahwa untuk mengejar ketertinggalan, mau tak mau, industri adalah keniscayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di lain pihak, adopsi pembangunan politik dan ekonomi dalam riwayat panjang modernisasi akan sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kapitalisme kejam abad 18. Titik temu dependensi dan modernisasi dalam kemanusiaan, adalah pembangunan yang indah.

* Agus Haryadi, Kepala Divisi Pusat Studi Agama dan Peradaban,

tergabung dalam Political Science Forum.

http://student.ut.ac.id/file.php/780/modernisasi/Modernisasi_Kemiskinan_Nelayan.htm

Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan


Oleh Muhamad Karim

Masyarakat nelayan selama kurang lebih 32 tahun kekuasaan Orde Baru hampir sama sekali tidak mendapatkan sentuhan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi.
Persoalannya adalah pengambil kebijakan di negeri ini belum memahami secara komprehensif apa sebenarnya akar permasalahan kemiskinan nelayan. Kemiskinan nelayan hanya dipahami sebatas angka-angka statistik yang dikeluarkan BPS yang sifatnya umum.

Analisis Ekonomi-Politik
Dari kaca mata ekonomi-politik, akar kemiskinan nelayan dapat dianalisis dari teori-teori besar pemikiran pembangunan yakni pemikiran liberal, radikal, maupun heterodoks (baca: Damanhuri). Kalangan liberal penganut teori modernisasi memandang bahwa penyebab kemiskinan adalah faktor internal, yakni budaya masyarakat tradisional yang menghambat modernisasi.
Mereka lupa bahwa nilai-nilai modern yang mereka maksudkan adalah nilai-nilai yang berkembang di negara maju yang tidak serta-merta menjadi patokan bagi negara�negara berkembang, semisal Indonesia, maupun negara-negara Afrika.
Makanya, di tahun 1990-an ini berkembang suatu pemikiran baru yang mengangkat nilai-nilai lokal dalam aliran pemikiran pembangunan liberal yang acapkali disebut sebagai modal sosial (social capital). Kalau kita cermati, gagasan tentang modal sosial ini pada hakikatnya masih dalam mainstream liberal. Oleh karena, secara substansi tesis pengembangan modal sosial adalah hasil proses metamarfosis dari pemikiran liberal. Mungkin lebih tepat disebut neo-liberalisme.
Tesisnya sederhana, yakni hampir tiga dasawarsa terakhir modal utama pembangunan di negara-negara berkembang berupa sumber daya alam (hutan, perikanan, perkebunan) mengalami degradasi yang isignifikan. Sementara kondisi kemiskinan di negara-negara berkembang tidak mengalami perbaikan yang signifikan.
Pemikiran kalangan liberal bertolak belakang dengan kalangan radikal penganut teori ketergantungan, Marxis, dan Neo-Marxis dalam memahami fenomena kemiskinan. Kalangan ini menganggap bahwa kemiskinan terjadi bukan karena nilai-nilai budaya tradisional yang dianut oleh suatu masyarakat tetapi disebabkan oleh �tindakan eksploitatif� kaum pemilik modal dan faktor produksi terhadap sumber daya ekonomi yakni sumber daya alam (hutan, perikanan dan perkebunan) dan sumber daya manusia.
Menjelaskan fenomena kemiskinan nelayan akan lebih relevan menggunakan teori-teori radikal. Secara teoretis maupun empiris, problem kemiskinan nelayan adalah, pertama kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sub-sektor perikanan. Secara empiris Tinjabate (2001) membuktikan bahwa akibat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam pembangunan perikanan, yakni merealisasi kepentingan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, — intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan berlangsung secara intensif. Implikasinya adalah kepentingan-kepentingan nelayan tradisional terabaikan akibat perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah Kabupaten Poso.
Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron client antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dengan buruh nelayan. Penelitian Nasikun bersama rekan-rekannya tahun 1996 di daerah Muncar, Jawa Timur, Elfiandri tahun 2002 di pantai barat, Sumatera Barat dan Iwan tahun 2002 di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten Tajung Jabung, Jambi mengungkapkan kesimpulan substansinya sama bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan di daerah ini menyebabkan kelompok nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret dalam kemiskinan.
Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengakibatkan terjadinya perubahan mode of production dari sistem tradisional menjadi modern ternyata jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan proses yang terjadi tidak dibarengi oleh pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan.
Yang justru berkembang adalah pemilik modal (kapal dan teknologi penangkapan) melalui mekanisme ketergantungan yakni hubungan patron client dengan sistem bagi hasil menikmati pendapatan yang lebih besar dan menguasai akses pasar. Iwan menambahkan bahwa kelembagaan yang pernah ada seperti TPI, asosiasi nelayan, perkreditan ternyata tidak memenuhi harapan nelayan dan buruh nelayan sehingga mereka lebih tetap memilih kelembagaan lama yakni hubungan patronase. Akibatnya, kemiskinan nelayan menjadi permanen.
Ketiga, terjadinya over eksploitasi terhadap sumberdaya perikanan akibat modernisas yang tak terkendali. Modernisasi perikanan ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional. Prof. Mubiyarto bersama rekan-rekanya tahun 1984 membuktikan hal ini melalui hasil penelitiannya di dua desa pantai di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Mereka menyimpulkan bahwa akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern setiap nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sampai 58 %. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Bailey dari ketika melakukan penelitian tahun 1988. Bahkan ia memberi kesimpulan yang �menyeramkan�, yaitu nelayan tradisional adalah golongan yang paling miskin di antara golongan miskin di Indonesia.
Keempat, terjadinya konflik agraria yakni adanya �penyerobotan� wilayah perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern yang sejatinya menjadi daerah beroperasinya nelayan tradisional. Kondisi ini sebenarnya juga sudah diungkapkan oleh Donald K. Emerson tatkala meneliti kehidupan nelayan tradisional di daerah Pati, Jepara, Rembang dan Demak pada tahun 1977, dimana dampak dari modernisasi perikanan itu telah menibulkan konflik horizontal yang berujung pada pembakaran kapal-kapal penangkap ikan modern. Fenomena ini ternyata tidak mengalami perubahan sampai kini. Terbukti di daerah-daerah pesisir pantai Timur Sumatera seperti Tajung Balai, Deli Serdang dan Langkat, pantai barat Sumatera, perairan pantai utara Jawa, perairan Kalimantan Barat dan kepulauan Natuna kasus serupa sering terjadi.
Beberapa kasus�konflik agraria ini�juga dipicu oleh beroperasinya kapal asing baik secara legal maupun illegal yang menggunakan teknologi maju. Akibat nelayan tradisional semakin tertindas dan tidak berdaya.
Kelima, adanya fenomena �kompradorisme� meminjam pemikiran Neo-Marxis dalam kasus modernisasi perikanan tangkap. Fenomena ini jberhasil diungkapkan oleh penelitian Tindjabate pada tahun 2001 yakni akibat intervensi kapitalisasi terhadap komunitas nelayan mengakibatkan terjadinya fragmentasi kegiatan nelayan yang semula homogen menjadi beragam. Keberagaman ini memunculkan formasi sosial baru yaitu adanya buruh nelayan dan ponggawa serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan juragan pemiliki faktor produksi (pukat cincin). Kedudukan ponggawa di sini adalah sebagai �kelas komprador� yang bertindak sebagai �kaki tangan� juragan sekalipun dia juga berasal dari masyarakat nelayan yang sama sekali tidak memilki akses ekonomi maupun politik. Ini baru terjadi di level �grass root�, yakni di komunitas nelayan.
Pada level yang lebih kebijakan makro ekonomi, kelas komprador berperan sebagai �broker� lisensi dan perizinan yang bertindak yang bertopeng sebagai pengusaha domestik. Kelas komprador ini berkolusi dengan oknum birokrat/penguasa dan/atau elit di sekitar lingkaran kekuasaan untuk �memuluskan� keluarnya lisensi/izin penangkapan ikan bagi kapal ikan berbendera asing.
Jadi tidak perlu kita heran jika ada 7.000 buah kapal asing beroperasi di perairan Indonesia bagian timur tanpa perizinan yang jelas. Tindakan mereka ini mengakibatkan over eksploitasi sumberdaya perikanan dan kemiskinan nelayan menjadi permanen.
Keenam, terjadinya paradoks pembangunan di wilayah pesisir yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi dan pendekatan pembangunan yang mengabaikan pendekatan kawasan. Di satu sisi, kita menyaksikan daerah yang sangat terbelakang dan miskin secara sosial-ekonomi. Sementara di sisi lain, terdapat daerah relatif maju yang ditandai oleh industrialisasi dan kawasan perkotaan dengan kondisi perekonomian masyarakat mapan.
Menyaksikan paradoks pembangunan semacam ini tidak usah terlalu jauh-jauh kita mencari bukti empirisnya. Kawasan pesisir Teluk Jakarta, dimana di daerah ini kita akan mendapatkan masyarakat nelayan yang sangat miskin dengan perumahan yang kumuh, derajat kesehatan rendah dan fasilitas umum yang serba terbatas.
Namun di kawasan itu juga kita akan mendapatkan kawasan real estate pantai indah kapuk yang dilengkapi fasilitas umum yang serba �wah� seperti pusat perbelanjaan, jalan yang mulus dan marina. Suatu pemandangan yang kontras dan ironis. Anehnya, pemerintah DKI Jakarta malah bermaksud memperluas kawasan itu melalui reklamasi.
Mengacu dari analisis problem ekonomi politik di atas, dua hal pokok yang menjadi �benang merah� penyebab kemiskinan nelayan adalah (i) kemiskinan nelayan terjadi karena �korbanan dari proses pembangunan�, (ii) kemiskinan nelayan terjadi karena adanya golongan tertentu yang tidak memiliki akses kegiatan ekonomi produksi akibat �pola institusional� yang diberlakukan, sehingga terpinggirkan secara permanen. Kedua benang merah ini memiliki relevansi yang signifikan secara teoretis maupun empiris sebagaimana uraian sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah/DKP telah memiliki �framework� komprehensif dalam memahami akar permasalahan kemiskinan nelayan saat? Jika tidak, maka kebijakan apapun yang digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan, — semisal pemberdayaan nelayan — hanya akan bersifat karitif (charity)karena tidak mempunyai landasan yang jelas.

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
i, terbentuknya kelompok petani ternak peserta inseminasi buatan dan kelompok tani ternak usaha sapi perah. Selanjutnya kegiatan penyuluhan sebagai suatu proses pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku petani dalam usaha sapi perah dilayani oleh koperasi dengan menetapkan Kepala Desa Tulungrejo sebagai koordinator kelompok dalam usaha pengembangan sapi perah dan sekaligus berperan sebagai penyuluh lapangan.
Keikutsertaan kepala desa sebagai motivator dalam usaha usaha sapi perah, tampaknya sangat mempengaruhi ketaatan masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Di samping itu tampak pula jumlah petani ternak sapi perah skala kecil yang terus meningkat di desa ini. Namun demikian dari hasil temuan, tampaknya penyebaran usaha ini lebih dipengaruhi oleh informasi yang berupa pengalaman usaha dari sesama petani. Dengan perkataan lain keuntungan relatif dan kemudahan dalam usaha yang dapat diamati oleh sesama petani, dapat dikatakan sebagai kebutuhan utama dari pada berpartisipasi dengan sistem kultural yang terintegrasi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya petani hortikultura yang mengatakan bahwa mereka menerima usaha sapi perah dipengaruhi oleh keberhasilan tetangganya.
Makna yang terkandung dalam penerimaan usaha sapi perah berawal dari keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sebagai penunjang usaha hortikultura dengan memanfaatkan tenaga kerja yang masih terluang. Di sisi lain tampak adanya penerimaan inovasi sebagai loncatan ke usaha hortikultura melalui penjualan hasil sapi perah dipergunakan untuk memperluas lahan. Selanjutnya kajian ini juga menemukan makna penerimaan inovasi digunakan sebagai pelengkap kehidupan keluarga, hal ini terlihat pada petani lahan luas yang masih tetap mempertahankan keberadaan sapi perah di dalam kehidupan keluarganya. Penerimaan usaha sapi perah oleh para petani tidak terlerlepas dari konsep masyarakat sebagai suatu sistem tindakan. Hal ini dapat dicermati dari keterlibatan petani sebagai anggota komunitas Desa Tulungrejo dengan pembawa teknologi usaha sapi perah. Namun pengambilan keputusan untuk menerima usaha tersebut tetap berada dipihak petani hortikultura, kendatipun mereka dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan demikian mereka tetap berusaha disektor pertanian untuk mempertahankan struktur usaha yang lama dan di samping itu mereka juga melakukan kegiatan sapi perah sebagai struktur usaha yang baru.
Hubungan kerja sosial ekonomi dalam diversifikasi usaha hortikultura dan sapi perah berkembang ke arah komersialisasi, karena teknologi ini bermuatan dimensi ekonomi. Sedang hubungan kerja sosial ekonomi sebelum adopsi dan difusi teknologi ini mereka masih berorientasi pada usaha yang bersifat subsisten. Perubahan pola usaha ini tidak terlepas dari bimbingan petugas penyuluh dan fasilitas yang diberikan pemerintah dan koperasi.
Dipihak lain usaha rumah tangga petani telah memasuki berbagai kawasan atau dimensi kehidupan sosial ekonomi di luar sektor pertanian hortikultura dan sapi perah, seperti usaha pertokoan, pupuk, penjualan pakan ternak, dan perubahan pola tanam jagung yang digunakan untuk pakan ternak.
Dipihak yang lain temuan ini jugs memperoleh hasil bahwa 4konsekuensi sosial dalam adopsi dan difusi teknologi pertanian telah menimbulkan perubahan perilaku petani dalam mengkonsumsi barang di luar kebutuhan pokok rumah tangga yang digunakan sebagai lambang kualifikasi status sosial dalam masyarakat.
Selain itu juga terlihat adanya perubahan struktur sosial pada masyarakat desa yang terintegrasinya ke dalam lembaga koperasi. Hal ini menyebabkan seluruh dimensi kegiatan yang dilakukan dalam usaha sapi perah menjadi tergantung pada lembaga tersebut, sehingga dalam perkembangannya sering terjadi perbedaan tujuan antara kedua belah pihak.
Sebagaimana telah diutarakan bahwa koperasi sebagai penyedia sarana ‘produksi dan sebagai wadah pemasaran air susu dengan penetapan harga didasarkan oleh keputusan lembaga tersebut.
Kenyataan ini menimbulkan rasa tidak puas pihak para petani yang ditandai dengan penjualan ternak produktif, pembelian pakan ternak dari sumber lain, dan tampak pula dari tindakan petani yang menyatakan bahwa usaha sapi perah hanya merupakan usaha sampingan, sedang usaha hortikultura sebagai pekerjaan pokok mereka. Walaupun mereka menyadari perkembangan usaha hortikultura tersebut bersumber dari hasil penjualan sapi perahnya. Namun demikian masyarakat Desa Tulungrejo memberikan sumbangan ke arah integrasi usaha. Dengan perkataan lain sistem sosial di desa ini telah.melibatkan suatu kemajemukan individu yang berintegrasi dengan lingkungannya. Hal ini ditandai dengan adopsi inovasi dan timbulnya kelembagaan baru yang telah terintegrasi.
Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut maka dapat diungkapkan temuan kajian sebagai berikut:
1) Adopsi inovasi yang dilakukan berhubungan dengan tindakan penyesuaian untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pengaruh lingkungan yang masuk ke dalam masyarakat desa terutama adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan peternakan. 2) Pengambilan keputusan dalam menerima inovasi dipengaruhi oleh tetangga sebanyak 45%, orang tua 20%, dan penyuluh 35%. 3) Terdapat kecenderungan tindakan dalam melakukan diversifikasi usaha ke arah komersialisasi melalui upaya substitusi. 4) Adopsi inovasi menimbulkan diferensiasi kerja dan stratifikasi sosial. 5) Pengembangan usaha dan ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh koperasi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan desa.

Berdasarkan temuan pendekatan kuantitatif dan kualitatif maka dapat diungkapkan simpulan sebagai berikut: Adopsi inovasi yang bermuatan dimensi ekonomi berkecenderungan diakumulasikan kembali untuk mengembangkan usaha hortikultura, sehingga menyebabkan semakin luas lahan yang diusahakan maka semakin kecil skala usaha sapi perah yang dimiliki.
Kesimpulan ini menggambarkan bahwa tindakan sosial yang dilakukan masyarakat didasarkan atas kemampuan untuk merespons lingkungan untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan. Dengan, demikian maka dapat diungkapkan bahwa tindakan sosial memiliki tujuan untuk mendapatkan ganjaran yang diharapkan. Pernyataan ini sejalan dengan proses pengambilan keputusan inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (1983: 165): bahwa penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh ganjaran yang akan diperoleh sebagai konsekuensi adopsi. Tampaknya kondisi ini memperkuat pendapat Popkin (1979: 23-24) yang mengatakan petani adalah homo economicus atau rational actor, yang cenderung berkalkulasi secara ekonomi demi kepentingan kehidupan keluarganya. Selain itu juga memperkuat temuan Hayami dan Kikuchi (1981: 19-21) yang mengemukakan bahwa seorang pemilik tanah akan tunduk kepada norma dan moral pedesaan. Namun semua itu akan tergantung pada situasi, kondisi dan pada tempat tertentu. Pemilik tanah siap untuk melanggar atau memperbaharui norma tersebut ketika mereka melihat peluang akan keuntungan atas pelanggaran itu lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk suatu kepatuhan.
Hasil pendekatan kualitatif dapat dirumuskan: Dalam pengembangan usaha ternyata pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi lebih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan keberhasilan diantara pengguna inovasi tersebut dibandingkan dengan peran agensi sebagai upaya substitusi usaha rumah tangga.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang bertindak mengadopsi suatu inovasi tidak berorientasi kepada peran struktur tetapi dicermati melalui pengamatan dan penilaian terhadap kemampuan tindakan nyata tetangganya. Kondisi ini berhubungan dengan sikap masyarakat yang lebih mempercayai anggota masyarakatnya dibandingkan dengan pihak luar. Hal ini memberikan arti bahwa tindakan sosial untuk adopsi berhubungan dengan pola prestasi sebagai penampilan nyata, yang merupakan faktor peniruan dalam proses adaptasi dan integrasi sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Parsons dalam Johnson 1990: 122-124). Dengan demikian bahwa pengambilan keputusan adopsi inovasi dipengaruhi oleh kenyataan empiris, yang memenuhi harapan akan diinternalisasi oleh aktor. Sejalan dengan ini maka dapat dikemukakan proposisi sebagai berikut:
Proposisi 1:
Adopsi dan difusi inovasi dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan prestasi diantara mereka dibandingkan dengan pengaruh agensi.
Inovasi yang masuk ke dalam masyarakat desa mewujudkan perubahan struktur sosial yang ditandai dengan terbentuknya kelompok sosial, organisasi sosial, diferensiasi kerja, dan stratifikasi sosial. Dengan demikian adopsi inovasi menggeser struktur sosial tradisional ke arah struktur sosial yang bersifat asosiatif, yang berkaitan dengan hubungan kerja sosial ekonomi produksi. Hal ini juga tampak dalam hubungan kerja antara petani dengan lembaga koperasi yang dipengaruhi oleh pamong desa. Kenyataan ini membentuk norma dan nilai baru yang diterima oleh masyarakat desa sebagai konsekuensi adopsi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini merupakan suatu penyesuaian dari sistem sosial agar dapat mempertahankan diri dalam keadaan yang seimbang (Parsons 1977: 249) .
Sedang dalam diferensiasi kerja dapat dilihat pada pola kegiatan yang dilakukan oleh pria dan wanita. Peran yang dilakukan oleh wanita tampak dalam hal yang khusus d.an bersifat domestik sedang pria melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar. Pekerjaan yang telah terdiferensiasi ini dilakukan oleh mereka sejalan dengan pola usaha sapi perah yang membutuhkan ketepatan waktu kerja. Hal ini berbeda ketika masyarakat masih mengerjakan usaha taninya, yang sering dapat ditangguhkan sesuai dengan pola kebutuhan masyarakat tersebut. Parsons melihat pada organisasi perilaku sebagai subsistem adaptif, dan tempat bagi fasilitas manusia untuk mencapai tujuan (Parsons dalam Rocher 1974: 47-48).
Adopsi inovasi merupakan penambahan modal produksi dalam usaha tani masyarakat, fenomena ini sekaligus menjadi indikator status sosial mereka. Dengan demikian adopsi dan difusi inovasi membentuk stratifikasi masyarakat desa menjadi lebih berkembang. Namun demikian terdapat perbedaan kapasitas para petani untuk menerima inovasi. Sejalan dengan kenyataan ini Parsons dalam Sanderson (1993: 162), menyatakan timbulnya stratifikasi sosial disebabkan adanya perbedaan kapasitas adaptif untuk menerima perubahan. Selanjutnya dalam penerimaan inovasi sebagai salah satu usaha keluarga, mewujudkan terjadinya diferensiasi kerja sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan petani sebagai pelaku usaha. Berdasarkan uraian ini dikemukakan proposisi berikut:
Proposisi 2:
Perbedaan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam proses adopsi dan difusi inovasi, mewujudkan terjadinya stratifikasi sosial dan diferensiasi kerja. Kepala desa merupakan koordinator kelompok dalam usaha pengembangan usaha sapi perah dan sekaligus sebagai pembantu koperasi di desa. Kondisi ini sebagai faktor yang menyebabkan agar masyarakat mentaati aturan yang ditetapkan oleh koperasi. Ketaatan masyarakat terhadap aturan koperasi tampaknya bersifat semu yang ditandai dengan mengecilnya skala usaha sapi perah dan berfungsi sebagai usaha sampingan untuk mendukung hortikultura sebagai usaha utama masyarakat. Dengan demikian proses adopsi dan difusi inovasi yang telah terintegrasi dalam masyarakat desa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan desa disatu sisi sedang di sisi lain berorientasi ke arah komersialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Realitas ini sejalan dengan pendapat Parsons (1977: 251), yang mengemukakan bahwa pembaharuan bersifat penyesuaian untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Selanjutnya dikemukakan secara normatif pilihan perubahan diatur oleh nilai dan norma, sehingga masyarakat berada dalam keseimbangan. Dengan demikian maka dapat diungkapkan proposisi sebagai berikut:
Proposisi 3:
Penggunaan kekuasaan pemerintahan desa menimbulkan kepatuhan semu dalam melaksanakan aturan yang ditetapkan koperasi, sehingga menyebabkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk usaha sapi perah skala kecil. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka simpulan dari kajian ini dideskripsikan sebagai berikut:
1) Ternyata hubungan kekerabatan lebih berperan dalam proses adopsi dan difusi inovasi dibandingkan dengan peran agensi. Kenyataan ini berbeda dengan pendapat Rogers (1983: 144-146) yang mengatakan agensi berperan dalam proses adopsi dan difusi inovasi ke dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya dikemukakan, Para agensi bertujuan mengadakan perubahan dalam masyarakat menurut pandangan lembaganya. Perbedaan hasil kajian ini disebabkan, masyarakat berorientasi secara rasional untuk meningkatkan kebutuhan hidup yang didasarkan atas hasil yang dapat diamati dari usaha kerabatnya, sedang para agensi lebih berorientasi kepada tujuan ke lembagaan untuk memenuhi target produksi dengan cara persuasif.
2) Perbedaan kapasitas, untuk mengadopsi inovasi dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki masyarakat seperti kemampuan fisik, pengetahuan, keterampilan serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian menyebabkan terjadinya pembagian kerja antara wanita dan pria dalam masyarakat. Pihak wanita mengerjakan kegiatan yang kurang memerlukan tenaga fisik serta bersifat rutin sedang pihak pria mengerjakan pekerjaan yang memerlukan kemampuan fisik sebagai pengambil keputusan dalam usaha. Kenyataan ini tidak terlepas dari kemampuan pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki serta norma dan nilai yang ada di dalam masyarakatnya. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Rogers (1983: 165-170): bahwa karakteristik individu menyebabkan perbedaan adopsi inovasi, sehingga mewujudkan terjadinya diferensiasi kerja dalam masyarakat. Sedang Parsons (1977: 249-250) mengatakan, keseimbangan dalam masyarakat disebabkan terinternalisasinya norma dan nilai baru yang diterima masyarakat. Kondisi ini bila mengacu pada konsepsi struktural fungsionalis dalam Fakih (1996: 28-49), menyatakan, bahwa masyarakat akan berubah namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Konflik di dalam masyarakat dilihat tidak fungsional, dan dihindarkan dengan mempertahankan status quo. Sedang di sisi lain Huntington 1976 dalam Fakih (1996: 31) yang mengacu pada teori modernisasi mengatakan: proses modernisasi bersifat revolusioner, kompleks, sistema tis, dan global akan mempengaruhi masyarakat secara bertahap melalui langkah: hegemonisasi dan progresif.
Stratifikasi sosial terjadi merupakan konsekuensi adops inovasi yang berbeda diantara masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungan. Di samping itu juga terdapat perbedaan dalam distribusi produksi, sehingga mewujudkan pelapisan sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian kajian in sejalan dengan Parsons yang mengemukakan stratifikasi sosia terjadi disebabkan adanya perbedaan masyarakat dalam merespon lingkungan dan mengatasi berbagai masalah (Parsons da18 Sanderson 1992: 167). 3) Pemanfaatan kekuasaan kepala desa sebagai petugas koperasi merupakan faktor pemaksa bagi masyarakat untuk mengikut aturan yang ditetapkan oleh koperasi. Namun ketaatan terhadap aturan tersebut diterima masyarakat hanya sebagai rasa hormat terhadap pamong desa. Sedang di sisi yang lain merek melakukan pergeseran aset produksi ke usaha yang tida tergantung kepada koperasi dengan meningkatkan investasi usaha hortikultura. Kenyataan ini sejalan dengan Parson (1971: 26-28) yang mengemukakan, pilihan perubahan diatu oleh nilai dan norma sehingga masyarakat berada dalam kese imbangan dan terintegrasioleh lembaga sosial yang mengenda likan tindakan masyarakat.

http://student.ut.ac.id/file.php/780/modernisasi/modernisasi_pertanian_thd_perempuan.pdf

2002 digitized by USU digital library 1
PENGARUH MODERNISASI PERTANIAN TERHADAP PARTISIPASI
PEREMPUAN DI PEDESAAN: SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI
HADRIANA MARHEINI MUNTHE
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi
Universitas Sumatera Utara
Pendahuluan
TAP MPR No: IV/MPR/1999 tentang GBHN di dalam Bab IV tertera arah
kebijakan pembangunan nasional dalam bidang social dan budaya. Kebijakan dalam
bidang ini meliputi tiga hal yaitu :
1. Kesehatan dan kesejahteraan social
2. Kebudayaan, kesenian dan parawisata
3. Kedudukan dan peranan perempuan.
Sehubungan dengan kebijakan pembangunan dalam aspek social budaya ini
maka yang menjadi persoalan adalah tentang kedudukan dan perempuan pada
pembangunan yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa di negara ini. Adapun
lengkapnya kebijakan tersebut berbunyi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang
mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadialan gender.
b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan
tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai
historisperjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha
pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Menyimak uraian GBHN ini maka isu wanita masih menjadi sorotan penting
dalam pembangunan. Selain itu timbul pula pemikiran mengapa isu utama wanita
dalam pembangunan masih menjadi pokok persoalan ? Apakah pembangunan
merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan status maupun peranan perempuan ?
Mengapa saya pertanyakan, karena kalau saya bisa jujur pembangunan yang selama
tiga dasawarsa dilaksanakan di negara ini telah banyak menimbulkan permasalahaan
baru di kalangan perempuan. Khususnya ini terjadi pada kelompok perempuan tani
di pedesaan. Pembangunan telah banyak merugikan mereka dari sisi kedudukan
(baca : status) maupun peranan (baca : partisipasi).
Beberapa pemerhati masalah perempuan dalam pembangunan telah menilai
bahwa pembangunan yang kita laksanakan selama ini gagal memperhatikan nasib
maupun kepentingan perempuan. Partisipasi perempuan yang secara historis dan
traditional yang telah memainkan peranan penting di sector pertanian pedesaan
telah dihancurkan oleh pembangunan melalui program-program yang disebut dengan
Revolusi hijau (baca : pembangunan pertanian ). Khususnya mengenai Revolusi
hijau beberapa ahli social mengatakan (Ester Boserup, 1975, Irene Tinker, 1975,
Partini dan Dewi, 1993) bahwa revolusi hijau sebagai implementasi dari modernisasi
pertanian telah banyak merusak tatanan masyarakat dipedesaan. Pandangan ini
apabila disikapi dari isu gender bahwa pembangunan pertanian telah menciptakan
perubahan struktur masyarakat. Jika sebelum modeernisasi pertanian diintrodusir ke
tengah masyarakat pedesaan pola hubungan antara pria dan perempuan bersifat
hubungan kesetaraan gender atau keseimbangan gender tetapi setelah modernisasi
diterapkan maka dalam perspektif sosiologis hubungan struktural berubah menjadi
ketimpangan gender. Artinya adanya hubungan dominasi dan subordinasi antara pria
dan perempuan didalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat termasuk dalam
aktivitas pertanian.
2002 digitized by USU digital library 2
Tentang perspektif modernisasi yang secara teoritis dan praktis telah banyak
mengilhami para pengambil kebijakan pembangunan. Mereka telah melahirkan
kebijakkan-kebijakkan pembanguna disegala bidang. Oleh karena itulah mereka
pulalah pihak yang harus bertanggungjawab tasa kegagalan pembangunan yang
dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang diterapkan secara Topdown
Planning dengan asumsi “Tricle down Effect” yang selama ini dianggap berhasil
menaikkan kesejahteraan masyarakat tani ternyata sebaliknya sangat merugikan
mereka. Dalam hal ini adalah kelompok petani perempuan yang secara mayoritas
mereka umumnya adalah petani kelas bawah atau miskin.
Untuk memahami persolan ini maka ada baiknya kita memahami terlebih
dahulu seperti apakah ide modernisasi yang banyak mewarnai kebijakan
pembangunan nasional di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan persoalan
baru khususnya pada petani perempuan di pedesaan.
Perspektif Modernisasi, Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan
Jawa.
Adapun penganut paradiguna modernisasi berpihak pada pandangan bahwa
perubahan sosial terjadi oleh pengaruh modernisasi yang berkembangan dari barat.
Pemikiran modernisasi selalu didasarkan pada peristiwa penting dalam
perkembangan masyarakat barat yaitu Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi
Politik di Perancis. Akibat revolusi ini telah membawa perubahan-perubahan di dunia
baik dibidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan. Perubahanperubahan
yang membawa masyarakat pada suatu keadaan yang baru,
mewarnaipemikiran tentang proses modernisasi yang terjadi di dunia Barat.
Suwarsono dan So (1991) menulas berbagai pandangan para ahli mengenai hal ini
dan mengidentifikasi pemikiran mereka yang berkaitan dengan perubahan social.
Teori evolusi dan teori fungsionalisme banyak mempengaruhi pemikiran
tentang modernisasi sebagai faktor yang mewujudkan realitas perubahan. Dari sudut
pandang ini,perkembangan masyarakat terjadi melalui proses peralihan dari
masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori evolusi memandang perubahab
bergerak secara linear dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Dan
bergerak perubahan itu mempunyai tujuan akhir. Sedangkan teori fungsionalisme,
memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang selalu berada dalam
keseimbangan dinamis. Perubahan yang terjadi dalam unsur sistem itu akan diikuti
oleh unsur sistem lainnya dan membentuk keseimbangan baru.
Penganut modernisasi klasik memandang perkembangan masyarakat akan
menuju pada suatu tata kehidupan masyarakat modern. Smelser, melihat fungsi
kelembagaan modern lebihkomplks dari pada kelembagaan tradisional. Dalam
perkembangan ekonomi menurut Rostow, masyarakat modern berada dalam tahap
komsumsi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan masyarakat
tradisional mengalami hanya sedikit perubahan baik dibidang ekonomi maupun social
budaya. Sejalan dengan Smelser, Coleman melihat terjadinya dan tumbuhnya prinsip
kesamaan dan keadilan.
Beberapa ahli meneruskan kajian modernisasi klasik dengan mengamati
perkembangan di tingkat masyarakat. Mc. Cleland, meggunakan pendekatan
psikologi. Bagi dia, kemajuan di bidang ekonomi dipengaruhi tingkat kebutuhan
berprestasi. Masyarakat modern di barat memiliki tingkat kebutuhan berprestasi
yang tinggi. Pendapat Inkeles menyatakan manusia modern tidak memperlihatkan
gejala ketegangan atau penyakit psikologis akibat modernisasi, bahkan menunjukkan
pola yang stabil. Selanjutnya ahli sosiologi Max Weber juga ikut memperkaya kajian
modernisasi melalui studinya tentang pengaruh ajaran agama terhadap kemajuan
ekonomi. Bagi Weber nilai agama (etika) Protestan di barat telah menumbuhkan
dorongan pada manusia untuk bekerja keras sebagai suatu tugas suci untuk
mencapai kesejahteraan hidup, Kajian Weber kemudian dikembangkan oleh Bellah
2002 digitized by USU digital library 3
pada masyarakat Jepang. Etika Samurai yang tercermin dalam nilai-nilai agama
Tokugawa resisten dalam perkembangan ekonomi industri modern di Jepang.
Perubahan social dalam pandangan modernisasi klasik, menitikberatkan
kemajuan masyarakat modern terbentuk melalui suatu proses yang sama.
Pandangan ini ditinjau kembali oleh para penganut modernisasi aliran baru. Wong,
misalnya menyatakan, kemajuan ekonomi di Hongkong digerakkan oleh perusahaanperusahaan
yang memiliki sistem organisasi tradisional yang bersifat nepotis,
paternalistic dan kekeluargaan. Kasus Indonesia yang diamati Dove, memperlihatkan
bahwa budaya local mengalami perubahan yang dinamis dalam dirinya. Sedangkan,
Davis menilai ekonomi kapitalisme di Jepang tumbuh oleh terbentuknya rasionalisasi
agama dan moral dalam lingkar barikade budaya. Dari sudut pandang politik,
Huntington menyatakan budaya atau agama mempunyai korelasi yang tinggi dengan
demokrasi.
Aliran baru teori modernisasi tersebut mengandung pemikiran bahwa nilai
tradisional dapat berubah oleh karena dalam dirinya mengalami proses perubahan
yang digerakkan oleh perkembangan berbagai factor kondisi setempat misalnya,
factor pertumbuhan penduduk, teknik, apresiasi nilai budaya.
Secara keseluruhan perspektif modernisasi pada tahun 1960-an telah
diterapkan sebagai model pembangunan pada masyarakat negara dunia ke III
termasuk di antaranya Indonesia. Khusus untuk Indonesia, Tjondronegoro mengulas
revolusi hijau sebagai suatu program pembangunan pertanian yang diilhami oleh
teori modernisasi. Ia membahas tema revolusi hijau sebagai satu strategi untuk
menimbulkan perubahan social dipedesaan Jawa. Menurutnya, revolusi hijau
sebernarnya suatu program intensifikasi tanaman pangan yang membawa ide
modernisasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal,
antara lain dalam hal pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan
pupuk, penggunaan sarana-saranaproduksi dan pengaturan waktu panen. Disamping
penerapan teknologi, ide modernisasi juga terlihat dalam hal mengatur kelembagaan
produksi. Seiring dengan pengenalan terhadap pola yang baru dilakukan pula
pembenahan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan
pertanian, seperti : kelompok tani, KUD, PPI, Bank Perkreditan, P3 A dan
sebagainya. Selanjutnya muncul pula pola pengembangan revolusi hijau dalam
bentuk, usaha Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi.
Dampak Negatif dari Revolusi Hijau Terhadap Partisipasi Perempuan Desa di
Sektor Pertanian.
Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa revolusi hijau telah mendatangkan
kemajuan yaitu tercapainya produksi pertanian yang mencapai puncaknya yaitu
swasembada pangan. Namun dibalik kesuksesan ini semua harus dibayar dengan
penderitaan para petani yang sangat diuntungkan oleh pembangunan ini selebihnya
banyak petani miskin yang tersingkir karena tidak siap menerima perubahan yang
ditimbulkan oleh modernisasi.
Adapun modernisasi di bidang pertanian dengan revolusi hijaunya telah
menyebabkan beberapa masalah di dunia ketiga, khususnya Indonesia seperti : 1.
Peningkatan jumlah pengangguran. 2. Merosotnya nilai-nilai tradisional dan bentuk
ikatan lainnya. 3. Norma-norma saling membutuhkan dan ketergantungan yang
hidup dipedesaan mulai menghilang. 4. Terjadinya polarisasi sosial dan 5.
Terjadinya penurunan status wanita di pedesaan.
Beberapa sosiologi maupun antropologi yang sekaligus sebagai pengamat
pembangunan seperti Margaret Mead, Rae Lesser Blumberg, Fatima Mernissi dan
Tinker menyepakati adanya hubungan negatif antara pembangunan sosio-ekonomi
suatu negara atau modenisasi dengan pembangunan ekonomi, social dan berbagai
perempuannya. Margaret Mead, misalnya, menegaskan dalam suatu penelitiannya
2002 digitized by USU digital library 4
disuatu negara berkembang bahwa perempuan tidak diberi kesempatan terhadap
akses teknik-teknik pertanian modern, sebagian karenan adanya nilai bahwa
perempuan tidak dapat menangani mesin-mesin (T.O. Ihromi, 1995).
Lebih jauh lagi Irene Tinker menyakinkan kepada kita bahwa status dan
peranan perempuan dinegara berkembangan pada awalnya cukup tinggi dan dihargai
oleh masyarakat. Artinya wanita memiliki partisipasi nyang setara dengan pria dalam
kegiatan ekonomi. Tetapi ketika “ Western model middel-class bias “ dan
pembangunan yang “ sex male-bias “ ini telah merasuki pemikiran perencana
pembangunan, mereka telah mengabaikan arti penting dari peran wanita yang
secara tradisional telah dimainkan perempuan di masyarakat dengan sisitem
ekonomi dan pertanian yang subsisten.
Dampak buruk lainnya dari pembangunan yang mengikuti model-model barat
yang telah merugikan perempuan, yaitu mekanisasi dibidang pertanian (dalam arti
luas) yang telah menghapuskan peran ekonomi perempuan yang secara tradisional
menjadi bidangnya. Kondisi seperti ini telah memperlihatkan bagaimana perempuanperempuan
yang terdesak dari sektor pertanian sebagai konsekuensi dari
pembangunan terdampar ke kota dengan keterampilan yang minim, menembah
barisan/orang miskin kota, sebagai buruh-buruh murah, pelacur. Inilah yang dikenal
dengan konsep “ pemiskinan perempuan “. Perempuan tani pedesaan merupakan
kelompok orang yang tak berupaya yang tercampal dari proses pembangunan.
Kenyataan yang senada juga dikemukakan oleh Mansour Fakih (1999) bahwa
pembangunan di Jawa telah menimbulkan marginalisasi perempuan atau telah
memiskinkan kaum perempuan. Misalnya saja program Revolusi Hijau di Jawa yang
memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan
panen dengan sistemtebang dengan menggunakansabit, tidak memungkinkan lagi
penggunaan ani-ani, masuknya huller juga menggeser peran tradisional perempuan
sebagai pemunbuk padi. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa menjadi
termarjinalisasi, partisipasi tradisional mereka sebagai pekerja di sawah menjadi
tersingkir. Ini berarti bahwa program revolusi hijau itu dirancang tanpa
memperhitungkan apek gender perempuan.
Sesuai dengan kenyataan ini maka telaah kepada kita bahwa modernisasi
sebagai perspektif pembangunan di Indonesia telah membawa akibat yang fatal
terhadap perempuanyang bekerja di sector pertanian. Konsekuensi kebijakan
pembangunan yang direncanakan tanpa mempertimbangkan aspek gender,
khususnya gender perempuan telah menciptakan beberapa hal yaitu : 1. Gagal
memperhatikan peran produktif perempuan yang telah dimainkannya yaitu
perempuan partisipasinya sudah tinggi dalam aktivitas ekonomi kemasyarakatannya
berubah menjadi lemah bahkan sama sekali ditiadakan. 2. Mengukuhkan nilai-nilai
dari suatu masyarakat dimana aktivitas perempuan dibatasi di sekitar tugas-tugas
rutin rumahtangga, disekitar mengurus anak dan 3. Perspektif modernisasi sebagai
strategi pembangunan di negara berkembang menciptakan bias nilai mengenai
pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat sedang
berkembang.
Akhirnya kita dapat menarik beberapa garis dari dampak modernisasi
pertanian terhadap partisipasui pembangunan perempuan dipedesaan sebagai
berikut :
1. Perempuan hanya sebagai korban semata dari pembangunan; dengan
demikian perempuan tidak akan pernah menjadi subjek (penikmat) dari
pembangunan.
2. Cita-cita pembangunan nasional yang ingin menaikkan peranan dan
kedudukkan wanita dalam kehidupan bangsa dan juga keinginan negara
untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan
hanya menjadi harapan semata. Harapan ini hanya tingal harapan apabila
2002 digitized by USU digital library 5
model pembangunan yang selama ini diterapkan tidak dapat
mengintegrasikan wanita dalam pembangunan . Pembangunan yang tadinya
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan
sebaliknya hanyalah memperlemah statusnya yaitu wanita menjadi model
pembangunan yang tidak mengindahkan nilai-nilai etis tentang perempuan.
3. Sudah waktunya kita meninggalkan pembangunan yang dalam realita tidak
bersikap ramah kepada perempuan. Perspektif modernisasi sebagai model
pembangunan import ala Barat secara structural dan cultural banyak tidak
cocok diterapakan pada perempuan pedesaan yang bekerja sebagai petani.
Oleh karena itu pembangunan ini harus ditinjau kembali. Kita harus mencari
model pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang
luhur. Sepatutnyalah kita gali model pembangunan yang peka atau sensitive
terhadap gender perempuan.
Sebagai saran yang penting untuk diperhatikan para perumus kebijakan
pembangunan bahwa sudah saatnya kita menentukan model pembangunan yang
murni dari kesadaran, kepentingan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Salah
satu bentuk pembangunan yang dapat diperhitungkan adalah pendekatan
partisipatoris baru. Dibawah label “ community based resource management “
(Korten, 1988) atau dengan sebutan lain pendekatan pembangunan sumberdaya
berwawasan komunitas. Pendekatan ini tidak lain merupakan pengembangan dari
pendekatan “ community development “. Pendekatan pengelolaan sumberdaya
berwawasan komunitas ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi
pembangunan lebih luas yang bertujuan untuk mencapai suatu transformasi
kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai yang berpusat pada manusia (people
centered development values) dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologiteknologi
maju berlandaskan informasi (information-based technologies).
Pendekatan pengelolaan sumber daya berwawasan komunitas merupakan landasan
berpijaknya, bukan birokrasi dan program-program serta proyek-proyek yang
dirancang dan dikelola secara terpusat. Dengan pengertian lain pendekatan
pembangunan yang berwawasan komunitas sebagai alternatif pembangunan pada
masyarakat pertanian pedesaan merupakan pembangunan yang dirancang dan
dikelola secara oleh masyarakat itu sendiri seperti apa yang menjadi kebutuhankebutuhannya,
kemampuan-kemampuannya, dan lebihd ari pada itu penguasaan
atas sumber daya dan nasibnya sendiri. Model pembangunan seperti ini sangat
mendukung terjaganya partisipasi atau peran alami perempuan pedesaan yang hidup
dari sektor pertanian tradisional. Pembangunan yang positif pada perempuan adalah
pembangunan yang dapat mengintegrasikan wanita pada setiap iramanya bukannya
mencampakkan mereka dari proses pembangunan. Mudah-mudahan cita-cita luhur
kebijakan pembangunan yang memperhatikan perempuan sebagaimana yang tertera
di GBHN akan menjadi kenyataan apabila pembangunan yang sedemikian dapat
diterapkan.

Tag:

2 Tanggapan to "BAHAN TUGAS II.1"

makasih informasinya
silahkan kunjungi BLOG kami http://h0404055.wordpress.com
Terdapat artikel yang menarik dan bermanfaat, Apabila berkenan tolong dikasih komentar
Salam kenal dan Terima kasih

Encountering your blog completely made my night. You have no idea.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: