Iluvmyclass’s Weblog

PENGAYAAN I.1

Posted on: September 6, 2008

Potensi Masalah dalam Pengembangan Kawasan Selatan Jawa Timur

DI dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2001-2005 telah dirumuskan permasalahan pokok di daerah ini. Salah satunya adalah “lambannya pemulihan ekonomi Jatim serta masih rendahnya tingkat produktivitas unit usaha dan lembaga ekonomi”.
SANGAT naif jika mengaitkan permasalahan pokok ini semata-mata sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional. Pemerintah harus lapang dada mengakui bahwa permasalahan pokok ini juga akibat dari salah kebijakan yang sudah ada jauh sebelumnya.
Salah satu contoh salah kebijakan itu adalah orientasi kebijakan pembangunan yang terlalu bias utara sehingga kondisi perekonomian dan infrastruktur Kawasan Selatan Jawa Timur (KSJT) telah begitu tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Tengah dan Kawasan Utara Jawa Timur.
Praktik bias kebijakan yang telah berjalan paling tidak 50 tahun ini tampaknya sudah disadari oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Oleh karena itu, dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi dan sekaligus mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi KSJT, Pemprov Jatim sedang mempersiapkan rencana pembangunan jalur jalan arteri lintas selatan Jatim yang menghubungkan delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan.
Pendapat umum pemprov dan pemerintah kabupaten (pemkab) yang terlibat terhadap manfaat proyek ini adalah bahwa proyek tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan produk-produk unggulan usaha kecil dan menengah (UKM) di delapan kabupaten itu, dan membuka lapangan kerja akibat dari banyaknya investasi yang masuk. Agar harapan ini tidak sekadar menjadi wishful thinking, tentu saja dibutuhkan prasyarat dan strategi lanjutan berdasarkan kondisi obyektif dan pemahaman yang utuh terhadap konsep bagaimana sebuah ekonomi regional/lokal itu bertumbuh dan berkembang.

Ekonomi regional
Teori pertumbuhan berbasis ekspor mengajukan premis bahwa untuk dapat bertumbuh, ekonomi lokal harus meningkatkan aliran dana masuk (monetary inflows). Dan, cara paling efektif untuk meningkatkan monetary inflows itu adalah melalui peningkatan ekspor. Jadi, konsep kunci teori ini adalah aktivitas ekspor merupakan mesin pertumbuhan atau dengan lain kata: Export markets are considered the prime movers of local economy (Tiebout, 1961).
Ekspor ini ditentukan oleh permintaan eksternal terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu. Dalam suatu perekonomian terbuka, permintaan eksternal ini bersifat exogenous. Dengan kata lain, permintaan eksternal ini pada dasarnya di luar kendali daerah tersebut. Implikasinya, suka atau tidak suka, suatu daerah jika ingin bertumbuh dan berkembang harus bersaing dengan daerah lain untuk memperebutkan pasar ekspor.
Juga perlu diingat, meskipun terjadi aliran dana masuk ke daerah di mana industri ekspor itu berlokasi dan aliran dana masuk ini mempunyai efek pendorong aktivitas ekonomi lokal, seberapa jauh efek pengganda ini menyebabkan perubahan tingkat pendapatan dan tingkat penyerapan tenaga kerja, sangat bergantung pada dua hal.
Pertama, proporsi tambahan pendapatan masyarakat yang dibelanjakan dalam perekonomian lokal. Semakin kecil proporsi tersebut, semakin kecil pula efek pengganda yang terjadi. Jika ini yang terjadi, dalam jangka panjang, tidak banyak perubahan total pendapatan ataupun total penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
Kedua, sebagai konsekuensi logis dari perekonomian terbuka, sebagian dana masuk itu akan dibelanjakan kembali oleh rumah tangga dan bisnis untuk membeli jasa dan barang dari luar area perekonomian lokal. Mekanisme proses pembelanjaan ulang ini seperti siklus yang berulang. Semakin besar proporsi yang dibelanjakan untuk mengimpor barang/jasa dalam setiap proses iterasi transaksi, semakin kecil total tambahan pendapatan rumah tangga.
Dari sisi penawaran, suatu daerah dapat bertumbuh karena bertambahnya persediaan sumber daya/faktor produksi atau sumber daya/faktor produksi yang ada saat ini dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Faktor produksi ini meliputi intermediate inputs, tenaga kerja, natural endowments, dan kapital (yang dapat diakumulasi melalui investasi).
Saya berpendapat bahwa semangat dan keterampilan kewirausahaan lokal juga dapat dikategorikan sebagai sumber daya produksi. Ketersediaan faktor produksi utama dan kualitas kewirausahaan ini akan berkontribusi pada kemampuan daerah untuk memproduksi dan menemukan sumber-sumber baru permintaan ekspor.

Implikasi kebijakan
Meski kadang kedua teori fundamental pertumbuhan ekonomi regional di atas berfungsi sebagai satu alternatif bagi yang lainnya, akan lebih bijaksana jika pengambil kebijakan memosisikannya sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi karena memang keduanya diperlukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan perspektif sisi permintaan dan penawaran di atas, berikut adalah empat implikasi kebijakan.
Pertama, Pemkab yang terkait dengan KSJT harus segera mulai mempersiapkan strategi peningkatan produktivitas dan kualitas produk UKM di daerahnya. Termasuk dalam hal ini adalah strategi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM), baik untuk menumbuhkan semangat dan kualitas kewirausahaan maupun untuk menyiapkan SDM agar sesuai dengan budaya industri yang dibawa oleh investasi yang masuk.
Strategi ini diperlukan karena sesuai sifat permintaan eksternal yang exogenous, faktor kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat menentukan keberhasilan ekspor. Selain faktor permintaan eksternal, produktivitas juga terbukti secara empirik sebagai sumber lain pertumbuhan yang mempunyai sifat berkelanjutan (Krugman, 1999).
Tanpa peningkatan kualitas SDM, masyarakat di delapan kabupaten terkait dengan KSJT tidak akan mengalami perbaikan tingkat pendapatan yang nyata karena kalah bersaing oleh pendatang dalam aktivitas ekonomi. Belajar dari evaluasi pascaproyek pembangunan jalan lintas Sumatera (Azis, 1990), perajin rotan lokal di Sumatera Selatan termarjinalisasi dan digantikan oleh perajin yang datang dari daerah lain yang semakin mudah bergerak dari dan ke Sumatera akibat semakin mudahnya bepergian melalui jalan darat.
Dalam studi itu terungkap bahwa beberapa perajin rotan dari Jawa Barat, khususnya Cirebon, mendapat kesempatan untuk memulai usahanya di Sumatera Selatan yang banyak menyediakan bahan baku bagi usaha kerajinan rotan tersebut. Dengan keterampilan dan pengalaman yang lebih baik, perajin dari Jawa Barat ini, dalam banyak kasus, mengakibatkan perajin rotan lokal menutup usahanya. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan nelayan di KSJT yang kaya akan potensi laut juga akan termarjinalisasi oleh nelayan dari Kawasan Utara Jawa Timur.
Kedua, pemkab yang terkait dengan KSJT harus segera mulai mempersiapkan strategi, dalam pengertian yang agak longgar, industri “substitusi impor” agar tidak terjadi net monetary inflows yang negatif. Tentu saja industri “substitusi impor” ini harus didasarkan pada paradigma pemberdayaan, bukan pada paradigma pembatasan melalui berbagai peraturan (perda) yang tidak masuk akal dan mendistorsi ekonomi.
Juga, jika pengangguran tidak dalam tingkat yang substansial, strategi mengembangkan permintaan pasar lokal dapat dijadikan pilihan agar aliran dana masuk neto menjadi positif. Pemkab harus mengidentifikasi-berdasarkan kriteria ekonomi, teknis, dan sensitivitas sosial dan politik-sektor mana saja yang perkembangannya mungkin akan lebih efektif jika dilakukan swasta, dan mana yang mungkin akan lebih efektif jika digerakkan pemerintah.
Ketiga, mengingat intermediate inputs dan natural endowments di delapan kabupaten ini hampir sama (didominasi oleh mineral, pariwisata, perikanan/kelautan, kehutanan, dan perkebunan), bukanlah suatu ide yang buruk untuk mengembangkan suatu kerangka kebijakan bersama di bidang kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Kesamaan potensi ekonomi antara delapan kabupaten ini sudah ada, tinggal bagaimana didayagunakan agar secara keseluruhan KSJT ini benar-benar jadi sentra pertumbuhan baru bagi Jatim. Juga, kerangka kebijakan bersama ini dapat mengurangi risiko persoalan inheren yang ada dalam desentralisasi, yaitu fiscal externalities dan prisoner’s dilemma.
Suatu daerah dapat menimbulkan eksternalitas fiskal bagi daerah lainnya dalam berkompetisi terhadap investasi. Banyak daerah menawarkan potongan pajak untuk menarik investasi. Insentif ini mungkin saja tidak cukup besar untuk memengaruhi tingkat investasi nasional secara keseluruhan karena memang keputusan melakukan investasi tidak hanya ditentukan oleh potongan pajak. Jadi, yang terjadi sebetulnya adalah daerah-daerah bersaing untuk jumlah investasi yang tetap.
Lebih lanjut, persaingan memperebutkan investasi dengan memberikan insentif potongan pajak ini kemungkinan dapat membawa daerah-daerah ke dalam suatu dilema. Misalnya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember sedang “merayu” sebuah perusahaan untuk berinvestasi di daerahnya. Jika kedua kabupaten tidak menawarkan potongan pajak, investasi toh pada akhirnya juga akan dilakukan di salah satu kabupaten sehingga kabupaten itu akan mendapatkan perusahaan tersebut dan mendapatkan penerimaan pajak secara penuh.
Jika salah satu kabupaten merasa akan kalah dalam kompetisi, mungkin ia akan menawarkan potongan pajak untuk mengubah/memengaruhi keputusan perusahaan tersebut. Tentu saja, kabupaten yang lain juga akan berada dalam situasi yang sama. Hasilnya adalah kedua kabupaten akan menawarkan potongan pajak sampai pada suatu tingkatan di mana sudah tidak ada bedanya lagi antara mendapatkan perusahaan tersebut dengan tidak mendapatkannya. Sebagai konsekuensi, kedua kabupaten sebetulnya tidak mendapatkan apa-apa dari persaingan ini.
Keempat, mengembangkan suatu hubungan yang sehat (bukan korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN!) antara pemerintah dan kalangan bisnis. Hubungan ini diperlukan agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan investasi daerah dengan strategi pengembangan bisnis pelaku usaha, antara kebijakan industri daerah dengan strategi pengembangan produk pelaku usaha, dan antara kebijakan perdagangan daerah dengan strategi pengembangan pasar pelaku usaha.

Potensi masalah
Mengadopsi model implementasi kebijakan Grindle dan Thomas (1991), rencana ini- paling tidak di arena birokrasi -dapat dikatakan telah ada dalam agenda dan diputuskan untuk dijalankan. Indikasinya adalah Pemprov Jatim telah menetapkan kebijakan Nomor 101 Tahun 2001 tentang kesepakatan dengan delapan kabupaten untuk mengembangkan wilayah selatan. Bahkan, kontribusi masing-masing pemkab dan pemprov/pemerintah pusat terhadap pembiayaan jalan arteri lintas selatan ini juga telah dikalkulasi (lihat tabel).
Pertama, masalah pembebasan lahan dan munculnya makelar-makelar tanah, baik yang dilakukan oleh individu-individu di tingkat desa, maupun yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan. Tanpa mekanisme pembebasan lahan yang terpadu, amat mungkin pembebasan lahan ini bersifat inflationary dan mengurangi secara drastis lahan-lahan produktif.
Kedua, potensi KKN dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Untuk nilai proyek sebesar ini, proses tender pengadaan barang dan jasa konstruksi yang transparan dan akuntabel jelas menjadi keharusan.
Ketiga, masalah kemampuan anggaran dan alternatif pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk jalan lintas selatan ini sekitar Rp 1,9 triliun. Sementara itu, kekuatan APBD Jatim (untuk tahun anggaran 2002) adalah sekitar Rp 2,4 triliun, sedangkan kekuatan APBD kabupaten dalam kisaran Rp 246 miliar (Kabupaten Pacitan) sampai dengan Rp 508 miliar (Kabupaten Jember).
Jelas sudah bahwa jalur lintas selatan bukanlah lampu Aladin yang dengan instan akan menyulap ketertinggalan KSJT menjadi semaju Kawasan Utara Jawa Timur. Proyek ini hanyalah enabler bagi usaha mengoreksi kesalahan kebijakan masa lalu. Dibutuhkan intervening dan moderating policies yang baik agar harapan di awal tulisan ini menjadi kenyataan.
Akan tetapi, di tengah hiruk-pikuk pemilihan Gubernur Jatim dan Pemilu 2004, apakah pengambil kebijakan secara serius memikirkan hal-hal strategis ini sejak dini? Semoga.
ANDI IRAWAN SSI MPP Peneliti CBIS-Universitas Surabaya, Direktur Institut Kebijakan Publik dan Ekonomi Regional (IKPER)

(sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0305/22/jatim/325044.htm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: