Iluvmyclass’s Weblog

PENGAYAAN II.1

Posted on: September 6, 2008

REVOLUSI HIJAU DI PEDESAAN JAWA
(Tinjauan Sosiologis Terhadap Pertumbuhan Produksi dan Kesejahteraan Petani)

Purwanto

ABSTRAK
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melihat dampak revolusi
hijau terutama dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
petani padi sawah di pedesaan Jawa. Hasil kajian menunjukkan bahwa
revolusi hijau memang telah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dan
produksi padi secara nasional. Akan tetapi peningkatan produksi ini hanya
menguntungkan petani berlahan luas, sementara petani berlahan sempit
tidak banyak memperoleh manfaat dari hasil peningkatan produksi.
Hubungan-hubungan yang dijalin dengan agen pembangunan dan birokrat
desa memberikan keuntungan kepada petani lahan luas untuk memperoleh
akses yang lebih besar terhadap kesempatan ekonomi dan politik. Kondisi
demikian membawa akibat pada kesenjangan ekonomi antar penduduk
pedesaan yang makin melebar. Tidak efektifnya program pembangunan
pertanian ini tidak terlepas dari kurangnya dukungan kebijakan terhadap
persoalan mendasar dari pertanian sendiri, yakni penataan atau
pembaharuan agraria dan penataan kelembagaan sosial ekonomi
masyarakat pedesaan.

Kata kunci : Revolusi hijau, pedesaan Jawa, produksi dan
kesejahteraan

ABSTRACT
This paper was aimed to study the impact of Green Revolution on rice
farming in rural Java, especially to the farmers welfare. The study showed
that Green Revolution had increased rice production, but it had not followed
by increasing farmers income as a whole. The large scale farmers tended to
have more benefit than small scale farmers. The more intensive relations and
the greater access to the agent of change and village bureucrat made the large
farmers had more access to the economical and political power. Those
mechanism brought to the wider gap on economic distribution among
villagers. The ineffectiveness of those agricultural development program was
closely related to less supporting policy on the socio economic and agrarian
reforms in rural areas.
Key words : Green revolution, Javanese rural area, production,
Welfare

PENDAHULUAN
Latar Belakang pertanian di arahkan untuk mengatasi kekurangan pangan dengan jalan peningkatan produksi secara nasional. Melalui upaya peningkatan produksi ini pada gilirannya diharapkan akan membawa kepada peningkatan pendapatan masyarakat secara
keseluruhan.

Pada tahun 1950-an, usaha peningkatan produksi untuk mencapai swasembada
beras bergulat dengan keengganan orang Jawa untuk meningkatkan produksi di atas
kebutuhan subsistennya. Keengganan meningkatkan produksi di atas kebutuhan
subsisten ini diindikasikan oleh Boeke sebagai akibat dari terjadinya dualisme
ekonomi dalam masyarakat Jawa. Geertz mengindikasikan gejala ini sebagai involusi
pertanian yang disebabkan oleh perilaku berbagi kemiskinan (shared poverty).
Sedangkan Penny menyebutnya sebagai “peasant’s subsistence mindedness”, yaitu
sikap petani yang sulit meningkatkan produksinya untuk kepentingan di jual di pasar
dan lebih memilih hidup pada tingkat pemenuhan kebutuhan subsisten.
Berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi pola perilaku enggan maju dalam
produksi hingga akhirnya diluncurkanlah program revolusi hijau. Aspek pokok yang
diterapkan dalam program revolusi hijau adalah pemakaian benih unggul (HYVs). Di
samping itu juga dilakukan program kilat besar-besaran (crash programs) untuk
mensuplai input yang dibutuhkan dan untuk mengadakan pengendalian air melalui
berbagai proyek irigasi yang sangat mahal.

Penekanan pada aspek-aspek pembangunan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa
untuk mencapai pertanian yang modern (maju) harus memenuhi empat aspek
teknologi yaitu irigasi, mekanisasi, pemupukan dan kontrol kimiawi terhadap
rerumputan liar dan serangga (Collier, 1978). Oleh karenanya berbagai fasilitas dan
prasarana dibangun untuk memenuhi persyaratan ini.

Dengan dasar pemikiran tersebut, berbagai program pertanian tanaman pangan
difokuskan untuk meningkatkan produksi dalam rangka mencapai swasembada
pangan. Sedangkan masalah pembagian hasil (pendapatan) diserahkan pada
kekuatan atau mekanisme pasar.

Perumusan Masalah
Revolusi hijau dengan segala perangkat penunjangnya seperti perkreditan
rakyat, koperasi, rehabilitasi irigasi merupakan program besar dengan segala
tantangan dan resikonya telah berjalan cukup lama. Pertaruhan yang besar dalam
program revolusi hijau, mengambil istilah Clifton Wharton, ibarat bermain dengan
kotak Pandora yang mengandung ketidakpastian dimana segala sesuatu bisa keluar
dari kotak tersebut. Oleh karena itu sangat wajar bila dipertanyakan bagaimana
dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh revolusi hijau.

Tulisan ini berusaha menyajikan beberapa dampak revolusi hijau dengan
mengambil data dari beberapa penelitian yang terkait. Penekanan terutama
diarahkan untuk menggambarkan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi dalam
kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani sebagai
pelaku utama revolusi hijau.

KERANGKA TEORITIS
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan tatanan masyarakat dari
suatu keadaan keterbelakangan menjadi keadaan yang lebih maju atau perubahan
dari negara kurang berkembang dan berkembang menjadi negara maju. Brookfield
(dalam Long, 1987) mendefinisikan pembangunan sebagai proses pergerakan ke arah
kesejahteraan seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan.
Berdasarkan pengertian ini tampak adanya konsep pembangunan ekonomi, sehingga
dalam melihat perubahan-perubahan masyarakat ukuran-ukuran ekonomi menjadi
indikator yang penting.

Dalam konsep pembangunan masyarakat ada 3 aliran pemikiran yang
berkembang yaitu perspektif Modernisasi, Dependensi dan Sistem Ekonomi Kapitalis
Dunia (Suwarsono dan So, 1991). Kajian ini difokuskan pada pembangunan
masyarakat dengan perspektif modernisasi. Persepektif Modernisasi memandang
masyarakat di negara Dunia Ketiga berkembang dari suatu keadaan masyarakat
yang kurang maju menuju ke arah yang lebih baik (maju) dengan bentuk dan
susunan masyarakat yang homogen. Perubahan menuju bentuk masyarakat yang
maju (modern) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap masyarakat
menurut kadarnya baik sedikit atau banyak akan mengalami perubahan, namun
perubahan masyarakat ini berjalan secara bertahap untuk mencapai ke arah
kemajuan.

Menurut Dube (1988) proses modernisasi yang terus berkembang merupakan
suatu dinamika sosial yang didasarkan perubahan masyarakat dari masyarakat
tradisional menjadi masyarakat modern atau dari bentuk dan susunan masyarakat
yang sederhana menjadi masyarakat yang kompleks. Berdasarkan perkembangan ini
masyarakat akan bergerak secara bertahap melalui perbaikan-perbaikan menuju ke
suatu keadaan yang lebih maju. Arah perkembangan masyarakat dapat bervariasi
dan bersifat spesifik untuk setiap masyarakat.

Meskipun tidak terlepas sama sekali dari pengaruh faktor eksternal,
masyarakat di negara dunia ketiga dalam posisinya yang terbelakang tetap
mempunyai kekuatan dan kelenturan di dalam merespon modernisasi. Davis melalui
teori barikadenya memperlihatkan bagaimana masyarakat tradisional melakukan
barikade untuk melindungi dirinya dari kemungkinan gangguan yang ditimbulkan
oleh berkembangnya kapitalisme. Pembangunan ekonomi (kapitalisme) terjadi
manakala benteng masyarakat mulai menua dan melemah, yang pada akhirnya
sedikit demi sedikit tumbang atau ketika benteng pertahanan tersebut kehilangan
semangat dan pegangan kemudian menyerah. Dalam kondisi demikian maka
terbuka kesempatan bagi kapitalisme untuk melakukan ekspansi.

PERTUMBUHAN PRODUKSI
Tujuan utama revolusi hijau adalah peningkatan produksi pangan khususnya
padi yang diharapkan akan meningkat dengan meningkatnya masukan produksi
berupa benih unggul, aplikasi pupuk kimiawi, insektisida, pestisida, pembimbingan
lapangan melalui PPL, kredit usahatani, kekuatan pemerintah, dan penciptaan iklim
yang mendukung.

Perkembangan teknologi yang terjadi sejak Bimas dimulai sampai sekarang
tampaknya telah meningkatkan produksi padi di Indonesia secara nyata.
Penggunaan teknologi maju, bibit unggul dan pupuk yang disertai dengan perbaikan
irigasi telah mampu memberikan sumbangan besar pada peningkatan produksi padi.
Meskipun demikian peningkatan produksi yang dicapai belum mampu untuk
mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Pada dasa warsa pertama dari revolusi
hijau (1965-1980), kendati terjadi peningkatan produksi, tetapi belum mampu
menurunkan impor (Lampiran 1).

Tingkat swasembada, dalam arti impor sebesar nol persen, baru tercapai pada
tahun 1985. Pencukupan kebutuhan dalam negeri secara mandiri (swasembada) ini
juga tidak bertahan lama, hanya sekitar 5 tahun, yakni tahun 1985 sampai dengan
1988 dan selang tahun 1989, kemudian tercapai lagi pada tahun 1990. Setelah itu
impor tidak pernah turun lagi ke posisi nol persen. Bukan hanya tidak turun, bahkan
pada tahun 1992 terjadi peningkatan impor kembali, yakni sebesar 6 persen. Pada
tahun tahun 1998 persentase impor melambung kembali menjadi 9 persen dari total
suplai atau sebesar 2,9 juta ton. Angka 9 persen mengingatkan persentase impor
tahun 1965, yakni permulaan pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Meskipun
angka persentasenya sama tetapi jumlah nominal beras yang diimpor jauh berbeda.
Dapat dikatakan bahwa selama masa Orde Baru, kendati telah berhasil
mencapai swasembada beras, pada akhirnya juga membawa kembali ke posisi impor
tinggi seperti pada masa berkahirnya rezim Orde Lama. Bahkan pada dasa warsa
pertama Orde Baru, impor beras tetap tinggi, yakni sebesar 10 sampai 13 persen yang
terjadi antara tahun 1973 sampai 1980. Memang angka nominal produksi beras
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan oleh hasil panen
gabah kering per hektar, yang meningkat dari 17 kuintal per hektar pada tahun 1967
menjadi 33 kuintal per hektar tahun 1980 dan mencapai 44 kuintal per hektar pada
tahun 1997, tetapi peningkatan tersebut masih belum mampu mengimbangi laju
permintaan penduduk.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Dari uraian terdahulu tampak bahwa revolusi hijau telah membawa perubahanperubahan
yang cukup besar dalam masyarakat pedesaan. Introduksi teknologi
melalui penggunaan masukan produksi kimiawi, mekanisasi, dan peningkatan
fasilitas irigasi telah meningkatkan intensitas pengelolaan usahatani dan
peningkatan produksi padi. Namun untuk melihat pengaruhnya bagi peningkatan
kesejahteraan petani harus dilihat bagaimana distribusi dari hasil yang telah dicapai
ini dalam masyarakat pedesaan.

Persoalan distribusi hasil dalam pertanian pangan dapat diukur dengan
berbagai cara, antara lain, melalui indeks nilai tukar petani, pendapatan petani yang
dikontraskan dengan kebutuhan fisik minimum, ketersediaan peluang kerja, akses
terhadap sarana produksi dan kondisi struktur pemilikan dan penguasaan tanah.
Indeks nilai tukar petani merupakan suatu indikator untuk mengukur seberapa
besar kemampuan nilai produk petani dapat digunakan untuk membeli produkproduk
non pertanian. Berdasarkan data nilai tukar petani tampak bahwa setelah
mencapai swasembada beras tahun 1985, indeks nilai tukar yang diterima petani di
Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur tidak pernah meningkat,
dengan angka indeks berkisar antara 103 sampai 105. Pada tahun-tahun tertentu
angka indeks dapat mencapai 108 sampai 113, tetapi tidak pernah berlangsung lama
(Lampiran 2)

Berdasarkan analisis terhadap angka indeks nilai tukar petani, dapat ditarik
dua kesimpulan. Pertama, meskipun telah terjadi peningkatan produksi gabah
secara berarti pada paruh kedua dasawarsa tahun 1980-an, namun indeks nilai tukar
petani justru menunjukkan kecenderungan menurun secara drastis. Kedua,
penampilan indeks nilai tukar petani yang naik cuma satu dua tahun kemudian jatuh
beberapa tahun berikutnya menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi yang tinggi,
sebagai akibat kecenderungan laju tingkat harga hasil pertanian yang rendah,
sementara harga-harga barang input pertanian berfluktuasi dengan kecenderungan
yang meningkat. Oleh karenanya penetapan harga yang wajar bagi barang produk
pertanian seperti gabah sangat diperlukan.

Dari segi input pertanian yang bahan bakunya kebanyakan masih diimpor,
Indonesia amat bergantung pada kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan
transnasional (TNCs) dalam menentukan harga, teknologi dan jumlah produksi.
Dalam impor beras, Indonesia juga banyak didikte oleh kekuatan pedagang beras
besar, yang tidak jarang di belakangnya didukung dengan subsidi besar-besaran oleh
pemerintah masing-masing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil revolusi
hijau selama masa pemerintahan Orde Baru, memang telah mampu membebaskan
petani dari perangkap involusi dengan menggerakkan dan memacu petani untuk
meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dengan adanya globalisasi
ekonomi dan perdagangan, membuat petani semakin bergantung pada kekuatan
ekonomi dan teknologi global.

Gambaran nasib petani semakin memilukan kalau kita mengamati indikator
upah yang dikontraskan dengan kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik
minimum bukan berarti suatu kecukupan, tetapi sekedar untuk bertahan hidup dan
bekerja. Berdasarkan tingkat pendapatannya, tampak bahwa petani gurem, buruh
tani dan petani dengan luasan lahan sampai 0,5 hektar tidak mampu untuk
mencukupi kebutuhan fisik minimum (KFM) yang diperlukannya atau dengan kata
lain mereka mengalami defisit anggaran per bulan. Sementara itu kelompok
masyarakat desa yang bukan petani, sekalipun termasuk golongan ekonomi rendahan
tetapi nasibnya masih lebih baik dari buruh tani dan petani gurem. Golongan ini
mengalami surplus anggaran. Kelompok pencipta surplus terbesar adalah golongan
lapisan atas desa dan kota yang bukan petani. Hanya petani dengan lahan lebih dari
1 hektar yang bisa mendapatkan surplus di atas 100 ribu rupiah per bulan (Lampiran
3). Semua hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan bertani adalah pekerjaan
yang menghasilkan pendapatan kecil dengan kerentanan ekonomi yang paling tinggi.
Meskipun demikian pertanian tetap menjadi menjadi klep pengaman dengan
penyerapan tenaga kerja yang paling besar dibandingkan sektor lainnya, yakni
mencapai 44,9 persen dari total angkatan kerja atau 39.414.765 tenaga kerja. Posisi
selanjutnya diduduki sektor perdagangan dan hotel dengan total penyerapan tenaga
kerja sebanyak 19,18 persen, dan sektor pelayanan jasa masyarakat sebesar 14,14
persen. Memang revolusi hijau telah mampu memberikan dampak peningkatan
produksi yang cukup besar, tetapi revolusi hijau dengan segala perangkat
kelembagaan dan teknologinya telah menciptakan keterbelahan dan kesenjangan
antar berbagai kelompok dalam masyarakat pedesaan. Para petani pemilik lahan
luas dan kelompok elit pedesaan mendapat bagian kue ekonomi yang semakin besar,
sementara para buruh tani dan petani gurem telah menjadi bagian kelompok
masyarakat yang mengalami peminggiran. Mekanisme akses terhadap modal, input
produksi, pekerjaan, dan pembagian pendapatan telah menjadi proses keterbelahan
dan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Kondisi yang tercipta akibat revolusi hijau ini tidak terlepas dari paradigma
pembangunan yang terlalu memfokuskan pada pencapaian produksi secara makro
(nasional) dan kurang memperhatikan pada kondisi mikro di tingkat petani sehingga
aspek pemerataan hasil dan penyejahteraan petani menjadi terabaikan.
Pelaksanaannya di tingkat masyarakat tidak dilakukan dengan pendekatan
pemahaman kebutuhan dan penyadaran diri petani, sehingga kemajuan cara
berproduksi di tingkat petani tidak di dorong oleh semangat menyejahterakan diri,
tetapi lebih karena keterpaksaan ekonomi dan atmosfir ketakutan. Revolusi hijau
berhasil antara lain juga karena desakan pemerintah yang berupa sanksi-sanksi
sosial manakala petani menolak untuk menanam benih unggul dan tidak mau
menggunakan pupuk buatan yang dianjurkan.

Sedangkan determinan kemajuan dalam cara berproduksi karena keterpaksaan
ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaksanaan revolusi hijau telah
memasukkan petani ke dalam suatu situasi yang tidak dapat dielakkan, dimana
mereka harus membayar semua input produksi kecuali tenaganya sendiri.
Disamping kewajiban untuk membayar semua input produksi, petani juga
dihadapkan pada pengeluaran-pengeluaran masyarakat modern seperti biaya
pendidikan dan pemeliharaan kesehatan yang semakin tinggi. Desakan pengeluaran
untuk pendidikan, tidak jarang menjadi suatu dilema bagi petani. Di satu sisi,
peningkatan investasi untuk pendidikan anak justru menjadi faktor pemicu untuk
mempercepat terdorongnya anak keluar dari pertanian dan menjadi tenaga murah
yang siap ditarik atau di tolak sektor perkotaan. Mereka yang cukup beruntung dan
diterima sektor kota, kebanyakan menjadi tenaga kerja di sektor informal, sedangkan
yang kurang beruntung akan menjadi penganggur atau terpeleset dan masuk ke
dalam dunia hitam di perkotaan. Di sisi lain, apabila petani memperkecil atau
membatasi investasi untuk pendidikan anak, petani memang dapat mengerem anak
untuk tetap tinggal dan bekerja di bidang pertanian, akan tetapi mereka telah
memasukkan anaknya ke dalam situasi kesulitan yang lain karena semakin
langkanya lahan perta nian dan ongkos produksi yang mahal.
Tuntutan kebutuhan masyarakat modern telah menyebabkan posisi petani
sangat rentan terhadap berbagai pengaruh kekuatan dari luar khususnya kekuatan
kapitalisme yang digerakkan oleh industrialisasi melalui perusahaaan-perusahaan
transnasional. Kalau dahulu kegiatan produksi yang dilakukan petani hanya
didasarkan pada perhitungan yang berkesesuaian dengan alam, maka sekarang
mereka harus melakukannya melalui tawar menawar dengan kebutuhan modern
yang digerakkan oleh industrialisasi. Dengan demikian petani tidak hanya
berhadapan dengan kendala alam, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari
kekuatan ekonomi global.

Pemberlakuan globalisasi perdagangan menyebabkan posisi produsen primer
(petani) di Indonesia semakin rentan terhadap berbagai pengaruh politik ekonomi
perdagangan internasional. Sebagian besar input produksi dan lisensi yang terkait
dengan pengetahuan untuk memproduksi masukan (input) produksi hanya dapat
diperoleh melalui perdagangan dunia yang banyak didominasi oleh perusahaanperusahaan
transnasional dari negara maju. Industri-industri yang dikembangkan di
negara dunia ketiga termasuk Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perusahaan
transnasional melalui penyertaan saham, pemberian lisensi, maupun berbagai bahan
keperluan industri yang tidak dapat diproduksi oleh negara dunia ketiga, demikian
juga industri pendukung bidang pertanian seperti industri pupuk, pestisida dan alatalat
pertanian.

Perluasan kapitalisme yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
transnasional akan makin memperberat beban yang harus ditanggung petani. Dalam
sistem pertanian modern, para petani dituntut untuk menggunakan input produksi
yang banyak dihasilkan oleh industri perusahaan transnasional sehingga petani
harus membayar berbagai komponen impor dari pupuk, pestisida, maupun alat-alat
pertanian yang mereka gunakan. Makin besar nilai komponen impor dalam input
produksi yang digunakan petani, akan memperkecil nilai tambah yang didapat
petani. Dengan demikian bagian terbesar dari keuntungan (pendapatan) input
produksi yang digunakan petani akan jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan
transnasional yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara asing.
Beban berat yang harus ditanggung petani ini tidak terlepas dari model
pembangunan yang banyak mengandalkan pada bantuan asing. Bantuan atau
pinjaman dana pembangunan yang diberikan oleh negara donor telah memaksa
pemerintah untuk memenuhi dan mematuhi berbagai persyaratan yang diajukan oleh
negara donor. Penghapusan subsidi pupuk dan pembebasan harga-harga hasil
pertanian menyebabkan beban yang semakin berat bagi petani. Selain itu, hargaharga
input produksi dan harga barang-barang konsumsi (hasil industri) yang
meningkat, sementara harga-harga hasil pertanian (khususnya pangan) yang rendah
menyebabkan daya beli petani semakin rendah (seperti tercermin dalam indeks nilai
tukar petani yang tidak kunjung meingkat).

Pengembangan industri di dalam negeri juga tidak terlepas dari situasi
ketergantungan terhadap modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju,
sehingga berbagai kebijakan dan keputusan dalam industri ini tidak bisa mandiri.
Dominasi teknologi, keahlian dan modal ini semakin tidak menguntungkan negaranegara
dunia ketiga termasuk Indonesia, dalam menjalin hubungan pertukaran
dengan negara maju. Hal senada diindikasikan oleh Martins (dalam Roesnadi, 1979)
dalam penelitiannya di Brazil.

Negara-negara maju juga mempunyai keunggulan dalam penguasaan pangsa
pasar hasil-hasil industri di pasaran dunia. Melalui penguasaan pasar ini, negaranegara
maju dapat mengontrol berbagai produksi barang-barang industri negaranegara
dunia ketiga, bahkan fluktuasi harga barang-barang produksi primer seperti
hasil-hasil pertanian dari negara-negera berkembang di pasaran internasional
semakin menunjukkan bahwa negara maju mempunyai kontrol yang kuat terhadap
perdagangan internsional (Roesnadi, 1979). Oleh karenanya tidaklah mengherankan
apabila petani di negara-negara berkembang yang menghasilkan barang-barang
produksi primer, posisinya semakin terjepit dan tergantung pada berbagai gejolak
yang terjadi di pasaran internasional.

Kondisi negara berkembang sebagaimana juga Indonesia ini seperti
diindikasikan oleh Davies dalam teori barikadenya, ibarat benteng yang mulai menua
dan melemah, yang pada akhirnya sedikit demi sedikit tumbang sehingga terbuka
kesempatan bagi kapitalisme untuk melakukan ekspansi.

KESIMPULAN
Program revolusi hijau telah mampu meningkatkan produktivitas lahan dan
produksi padi secara nasional, tetapi peningkatan produksi ini hanya
menguntungkan petani berlahan luas. Petani berlahan sempit tidak banyak
memperoleh manfaat dari hasil-hasil peningkatan produksi dan bahkan ada
kecenderungan semakin meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan dan
pemilikan lahan antara petani lahan luas dan sempit. Para petani yang memiliki dan
menguasai lahan luas yang notabene juga pemilik modal mempunyai kesempatan
yang lebih besar terhadap akses teknologi maju, sehingga dapat lebih memperluas
usahataninya. Hubungan-hubungan yang dijalin dengan agen pembangunan dan
birokrat desa juga menguntungkan mereka, sementara petani kecil tidak mempunyai
kesempatan yang sama. Kelompok petani kaya juga mempunyai akses terhadap
fasilitas-fasilitas dalam berhubungan dengan pihak luar desa karena hubungan desa
dengan luar desa kebanyakan melalui jalur birokrasi desa. Oleh karena itu para
petani pemilik lahan luas akan mempunyai kesempatan yang besar untuk
mendapatkan peluang-peluang ekonomi dari luar sektor pertanian. Kondisi demikian
pada akhirnya membawa kepada terjadinya kesenjangan pendapatan dan akses
ekonomi yang makin melebar di antara anggota masyarakat pedesaan.

Pengembangan revolusi hijau telah mengakibatkan petani terperangkap dalam
situasi ketergantungan yang makin tinggi di dalam penggunaan input kimiawi.
Bahkan harga-harga input produksi dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang
meningkat, sementara harga hasil pertanian tidak mampu mengimbangi tuntutan
kebutuhan ekonomi petani mengakibatkan petani terpojok pada situasi yang tidak
menguntungkan. Tidak efektifnya program pembangunan pertanian ini tidak terlepas
dari kurangnya dukungan langkah (kebijakan) terhadap persoalan mendasar dari
pertanian sendiri yakni penataan atau pembaharuan agraria dan penataan
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA
Cardoso, F.H. 1972. Dependency and Development in Latin America. New
Left Review, 74. (Pp 112-127).
Collier, W. L. 1978. Masalah Pangan, Pengangguran dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan Jawa. Prisma, No. 1, Tahun VII, Februari
1978. LP3ES. Jakarta.
Dube, S.C. 1988. Modernization and Development : The Search for Alternative Paradigms. Zed Books Ltd.-UNU. London, New Jersey
and Tokyo.
Long, Norman. 1987. Sosiologi Pembangunan Pedesaan. PT Bina Aksara.
Jakarta.
Mintoro, A. 1984. Distribusi Pendapatan. Dalam Faisal Kasryno (Peny),
Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor
Indonesia. Jakarta.
Roesnadi, S. 1979. Dilema Ketergantungan, Pengalihan Teknologi dan Disiplin Nasional Dunia Ketiga. Prisma No. 5. Mei 1979. LP3ES.
Jakarta.
Santos, T. D. 1970. The Structure of Dependence. American Economic Review. (Pp 231-236).
Siregar, M. dan Nasution, A. 1984. Perkembangan Teknologi dan mekanisasi di Jawa. Dalam Faisal Kasryno (Peny), Prospek
Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor
Indonesia. Jakarta.
Suwarsono dan So, Alvin Y. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di
Indonesia. LP3ES. Jakarta.
Tjondronegoro, S.M.P. 1998. Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan. Dirjen
Dikti, Depdikbud. Jakarta.

(sumber: http://jatim.litbang.deptan.go.id/template/buletin/revolosi%20hijau.pdf)

1 Response to "PENGAYAAN II.1"

This is the perfect book for those who know the basics of Java programming but have little or no experience creating and reaching a database in Java. Java Program

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: