Iluvmyclass’s Weblog

PENGAYAAN III.3

Posted on: September 6, 2008

Ari A. Perdana
Researcher, Department of Economics Email

Media Indonesia, December 26, 2003

Menggagas kedaulatan individu

Pada sebuah halte bis di salah satu jalan protokol Jakarta terpasang sebuah pamflet bertuliskan “Stop Privatisasi! Hentikan Penjualan Aset-aset Nasional ke Tangan Asing!”. Memang terbuka ruang bagi intepretasi yang begitu luas atas seruan-seruan itu. Namun yang jelas, di sana terkandung sebuah semangat. Semangat yang dalam penyederhanaan istilah bisa dilabelkan dengan nasionalisme ekonomi.

Saya menyebut ‘penyederhanaan’, karena dalam kenyataan istilah nasionalisme ekonomi adalah konsep yang lebih rumit dari sekedar meneriakkan penolakan atas modal asing – termasuk dalam bentuk penjualan aset negara kepada investor asing, serta peranan lembaga-lembaga internasional. Sebaliknya, penolakan atas modal atau lembaga asing juga tidak selalu menunjukkan semangat nasionalisme. Tetapi saya memang sengaja untuk menyebut kata nasionalisme ekonomi di awal tulisan ini, sebagai pembuka atas diskusi lebih lanjut.

Tumbuhnya nasionalisme ekonomi

Nasionalisme ekonomi bisa timbul karena berbagai sebab. Tetapi hampir selalu nasionalisme ekonomi timbul jika kepentingan ekonomi domestik terusik oleh kepentingan asing. Ini bisa semata-mata didorong oleh motif ekonomi. Contohnya adalah sentimen negatif pelaku bisnis di Amerika Serikat (AS) terhadap Jepang tahun ’80an, yang lebih didorong oleh rasa frustrasi akibat sulitnya berbagai produk AS menembus pasar Jepang, sementara pasar AS dibanjiri oleh produk Jepang.

Di negara-negara berkembang, motivasi timbulnya nasionalisme ekonomi agak berbeda dan lebih kompleks. Hal ini tak bisa dipisahkan dengan latar belakang kolonialisme yang dimiliki oleh mayoritas negara berkembang. Kebangkitan nasionalisme di negara-negara jajahan Eropa pada awal hingga paruh pertama abad-20 kemudian berujung pada gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika pada pertengahan abad lalu. Bagi negara-negara bekas jajahan, kemerdekaan politik dianggap sebagai langkah awal untuk memulai pembangunan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, negara-negara bekas jajahan memiliki berbagai keterbatasan untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Antara lain keterbatasan modal fisik, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta belum terbentuknya kelembagaan ekonomi modern. Kondisi ini menyebabkan negara-negara itu, yang sebagian besar kemudian disebut sebagai negara berkembang, membutuhkan ‘bantuan’ dari negara-negara maju. Bantuan itu bisa berupa modal finansial (pinjaman, hibah), keahlian (technical assistance) dan sebagainya, yang bersifat komitmen antara pemeritah (G to G) maupun melalui lembaga-lembagan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Pembangunan Asia (ADB).

Tetapi kehadiran bantuan dari negara asing atau lembaga internasional ini pada perkembangannya juga menimbulkan sentimen penolakan. Sebagian kalangan menganggap bahwa aliran modal ke negara-negara berkembang adalah sebuah modus baru bagi negara-negara maju untuk tetap mempertahankan hegemoninya. Atau dalam jargon yang populer di era Bung Karno: neokolonialisme-imperialisme (nekolim). Untuk menandinginya, negara berkembang harus mampu membangun perekonomiannya dalam semangat kemandirian (ingat politik Berdikari atau ‘Berdiri di Atas Kaki Sendiri’). Keinginan untuk lepas dari jeratan kolonialisme-imperialisme baru dalam bentuk hegemoni ekeonomi inilah yang menjadi awal dari semangat nasionalisme ekonomi di negara-negara berkembang.

Dalam pandangan yang lebih bersifat akademik, penolakan pada modal asing didasarkan pada argumen bahwa bukannya membantu negara berkembang, modal asing justru hanya menimbulkan ketergantungan negara penerimanya terhadap negara donor. Dan memang kondisi itulah yang diinginkan oleh negara-negara donor. Setelah terjadi ketergantungan, negara donor bisa memaksakan berbagai ketentuan yang hanya menguntungkan pihaknya, seperti keharusan membuka pasar atau mengadopsi sistem ekonomi dan politik tertentu. Pandangan seperti inilah yang diusung oleh para penganut teori ketergantungan (dependencia) di akhir ’60an dan sepanjang ’70an.

Logika dependensia kemudian berujung pada solusi berupa pengenaan proteksi terhadap perdagangan internasional, serta pembatasan pada arus modal global. Dengan mengenakan proteksi, produk-produk asing di pasar domestik akan menjadi terbatas. Kondisi ini akan memberikan ruang bernapas bagi industri domestik untuk berkembang. Ketika industri domestik sudah mampu mengisi kebutuhan akan pasar domestik, barulah proteksi bisa dilonggarkan. Kebijakan yang juga dikenal sebagai substitusi impor ini memang populer di dekade ’70an. Sementara itu pembatasan atas arus modal swasta global bisa dilakukan dengan pembatasan investasi dan kepemilikan asing serta transaksi finansial antar negara.

Harap dicatat bahwa istilah ‘negara maju’ hampir selalu diidentikkan dengan negara-negara blok Barat, yang mengusung ideologi kapitalisme pasar bebas. Identifikasi ini menjadi makin tegas setelah Uni Soviet dan blok Timur runtuh. Implikasinya, ketergantungan terhadap arus modal serta perdagangan internasional juga menjadi identik dengan sarana bagi penyebaran kapitalisme global di negara-negara berkembang. Apalagi dalam praktek, bantuan atau pinjaman asing memang selalu dikaitkan dengan berbagai komitmen seperti pengadopsian mekanisme pasar dan pembukaan ekonomi domestik terhadap pasar internasional.

Dengan demikian, lengkaplah bangunan logika nasionalisme ekonomi sebagai antitesis dari ‘trinitas tidak suci’ (unholy trinity) kapitalisme-kolonialisme-globalisasi. Dulu kolonialisme dipandang sebagai cara kapitalisme mengatasi keterbatasan pasar domestik di negara-negara Eropa dan Amerika. Pendukung Marx mengatakan, kolonialismelah penjelasan mengapa kejatuhan kapitalisme yang diramalkan Marx tidak kunjung tiba. Logika itu dilengkapi oleh penganut teori ketergantungan dan kalangan antiglobalisasi: bahwa globalisasi – yang salah satu manifestasinya adalah promosi perdagangan bebas dan lalu-lintas modal global -juga merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme dan perwujudan dari kolonialisme di era modern.

Memang tidak semua kalangan antiglobalisasi kemudian mengatakan bahwa nasionalisme ekonomi adalah antitesis dari globalisasi. Tetapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa terdapat kecenderungan belakangan ini untuk menempatkan nasionalisme ekonomi di ujung spektrum, berhadapan dengan globalisasi dan kapitalisme. Secara spesifik, argumen berikutnya dari tulisan ini akan terfokus untuk menanggapi pendapat yang disebut belakangan. Dengan mengaitkan dengan pengalaman empiris di Indonesia, saya mengajukan sebuah pemikiran alternatif tentang nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme ekonomi Orde Baru

Bagi banyak orang, Indonesia adalah contoh kasus yang baik mengenai sebuah negara berkembang yang ‘jatuh’ ke tangan kolonialisme ekonomi kapitalisme global. Derasnya aliran modal asing yang diikuti dengan masuknya perusahaan multinasional, serta kebijakan ekonomi propasar bebas yang diadvokasi oleh lembaga-lembaga donor adalah indikasinya. Kalangan ini menilai, naiknya Orde Baru ke tampuk kekuasaan di akhir ’60an adalah awal dari masuknya Indonesia ke perangkap kapitalisme global. Memang ketika itu pergantian pemerintahan juga ditandai oleh dukungan dari pemerintahan negara-negara barat serta lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Pendapat ini ada benarnya, meskipun kita harus lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan umum. Pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru tidak berarti peralihan dari ekonomi terpimpin ke ekonomi pasar bebas. Sesungguhnya, selama Orde Baru mekanisme pasar, kalaupun ada, diterapkan secara sangat selektif. Selebihnya adalah sistem ekonomi yang sentralistik dan dirigistik, dimana peranan negara masih begitu dominan.

Kita tentunya masih ingat bahwa sepanjang dekade ’70an tingkat proteksi di Indonesia begitu tinggi. Selain itu, dengan dukungan dari dana boom minyak, pemerintah mendominasi kegiatan ekonomi dengan membangun proyek-proyek raksasa. Sebagian besar proyek-proyek itu bersifat padat modal. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan teori keunggulan komparatif, karena Indonesia adalah negara yang berkelimpahan tenaga kerja. Sebagai akibat dari strategi kebijakan demikian, nilai tambah terbesar dari pertumbuhan ekonomi saat itu jatuh ke tangan pemilik modal. Sementara pekerja, terutama yang berada di sektor pertanian, tradisional dan tinggal di pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja Indonesia, tidak banyak menikmati keuntungan.

Di sisi lain, kita juga tentu ingat bagaimana pemerintah Orde Baru berulang kali melontarkan kata sakti ‘demi kepentingan nasional’ sebagai legitimasi atas berbagai kebijakannya. Meskipun pada dekade ’80an perekonomian Indonesia mengalami arus liberalisasi, banyak sektor tetap tidak terjamah. Sektor-sektor ini tergolong sebagai sektor yang ‘sensitif’ karena melibatkan kepentingan kapitalis kroni. Tapi kepada publik, alasan untuk tidak meliberalisasi sektor-sektor tersebut – misalnya dengan mempertahankan monopoli – adalah sektor atau industri tersebut mewakili ‘kepentingan nasional’. Kita juga masih ingat bagaimana kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk tetap dipertahankan selama beberapa waktu, meski terbukti menimbulkan kesengsaraan bagi petani dan konsumen. Atau bagaimana proyek mobil nasional yang sarat KKN itu tetap dijalankan, meski mendapat tentangan di forum internasional.

Di sisi lain, Orde Baru juga menggunakan jargon nasionalisme ekonomi untuk menekan dinamika di tingkat lokal. Berbagai kasus penggusuran, marjinalisasi masyarakat adat atau komunitas lokal, seringkali dijustifikasi oleh kalimat sakti ‘untuk kepentingan nasional’. Di sini pemerintah menempatkan diri sebagai representasi dari apa yang disebut ‘preferensi sosial’. Masalahnya, tidak ada yang bisa merumuskan apa itu preferensi atau kepentingan sosial tanpa menggunakan kekuatan untuk memaksa. Dalam pengalaman Indonesia era Orde Baru, ternyata konsep nasionalisme ekonomilah yang dijadikan alat untuk memaksa.

Memikirkan ulang nasionalisme ekonomi

Masuknya Indonesia ke dalam program pemulihan ekonomi IMF menyusul krisis ekonomi di penghujung 1997 menimbulkan gelombang baru nasionalisme ekonomi. Tentu saja, banyak yang mengaitkan peristiwa ini sebagai lanjutan dari kejatuhan ekonomi Indonesia ke tangan kapitalisme global. Memang tidak semua kebijakan yang disarankan oleh IMF itu tepat dan berhasil. Dalam sebuah kajian independen yang dilakukan, IMF sendiri mengakui sejumlah kegagalan dalam kebijakan yang disarankannya pada pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, menarik diskusi mengenai peran IMF ke tataran nasionalisme ekonomi juga tidak selalu produktif. Karena diskusi mengenai kebijakan ekonomi pada tataran nasionalisme sering berujung pada kesimpulan bahwa ‘asing’ adalah jahat, dan ‘kita’ selalu baik. Padahal pengalaman kita selama Orde Baru, dan juga setelah itu, menunjukkan bahwa masalah terbesar ada dalam diri ‘kita’.

Sayangnya, ruang yang tersedia di media ini tidak cukup luas untuk mengelaborasi secara detil berbagai hal yang bisa menjadi contoh penerapan nasionalisme ekonomi yang keliru. Namun saya akan coba membuat beberapa poin umum, yang diharapkan bisa dijadikan pijakan untuk diskusi-diskusi lanjutan mengenai konsep nasionalisme ekonomi.

Pertama, argumen nasionalisme untuk menolak perdagangan bebas. Untuk beberapa hal, proteksi memang bisa memberikan keuntungan. Tetapi pertanyaannya adalah: siapa yang lebih diuntungkan dalam pemberian proteksi? Studi kasus di berbagai komoditas menunjukkan bahwa proteksi ternyata tidak dinikmati oleh kelompok yang ingin ‘dibela’, bahkan justru memberikan kerugian lebih besar kepada perekonomian secara umum.

Dalam kasus beras, proteksi lebih menguntungkan pemilik lahan. Sementara petani penggarap, yang merupakan mayoritas dalam kelompok petani di Indonesia, justru dirugikan dengan naiknya harga beras, karena mereka merupakan net consumer komoditas itu. Demikian juga dengan proteksi gula, yang merugikan konsumen dengan naiknya harga gula. Konsumen di sini bukan hanya dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga rakyat miskin seperti pedagang makanan. Sementara itu, keuntungan terbesar dari proteksi gula lebih banyak dinikmati oleh pengusaha dan pemilik pabrik gula, bukan petani tebu. Alasannya, posisi tawar petani terhadap pabrik gula begitu lemah, sehingga pabrik tetap memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli.

Argumen lain untuk menolak perdagangan bebas adalah untuk melindungi pekerja lokal. Kenyataan justru berbicara sebaliknya. Kasus pengusiran TKI dari Malaysia menunjukkan bahwa negara tetangga kita itu lebih takut atas serbuan pekerja Indonesia jika arus tenaga kerja dibuka secara bebas. Mungkin yang akan dirugikan adalah pekerja kelas menengah dan berpendidikan. Tetapi jika kita berbicara pemihakan terhadap yang lemah, maka argumen bahwa perdagangan bebas akan menindas yang lemah tidak selalu terbukti.

Kedua, argumen nasionalisme untuk menolak modal asing. Untuk modal pemerintah, betul bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman asing. Tetapi dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan pembagunan dan kebijakan sosial, termasuk subsidi, yang besar. Di sisi lain, potensi pemasukan domestik masih mengalami banyak hambatan. Artinya, manajemen pembiayaan defisit anggaran masih menjadi persoalan. Mau tidak mau, pinjaman asing serta penjualan aset masih menjadi pilihan.

Untuk modal swasta dan keberadaan perusahaan asing, fakta yang jelas adalah melihat siapa yang paling dirugikan ketika sejumlah pabrik milik asing memutuskan pergi dari Indonesia: buruh. Suka tidak suka, keberadaan perusahaan asing telah membuka lapangan kerja yang signifikan. Statistik juga menunjukkan, jumlah pemogokan buruh di perusahaan asing lebih rendah dibanding di perusahaan lokal. Artinya, perusahaan asing relatif lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada buruh lokal.

Tentunya masih banyak ruang untuk diperdebatkan dari argumen-argumen di atas. Tetapi pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah konsep nasionalisme ekonomi memerlukan definisi ulang. Salah satunya adalah dengan memindahkan subyek nasionalisme kepada individu, bukan pada negara seperti dalam konsep nasionalisme klasik. Dengan menempatkan kedaulatan pada individu, nasionalisme ekonomi bisa berorientasi pada kesejahteraan warga negara, bukan semata-mata kepentingan negara yang begitu abstrak dan sulit dijabarkan.

(sumber: http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=57&id=9&tab=0)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: